Parlemen Norwegia Apresiasi Komitmen Kementerian LHK Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

FS.JAKARTA-  Parlemen Norwegia mengapresiasi komitmen Kementerian LHK dalam berbagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta Perhutanan Sosial sebagai salah satu program prioritas yang menjamin kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Mr. Espen Barth Eide, First Vice Chair untuk Komite Energi dan Lingkungan mewakili delegasi Parlemen Norwegia saat melakukan pertemuan dan diskusi dengan Menteri LHK Siti Nurbaya di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (25/09).

Rombongan Komite Energi dan Lingkungan Parlemen Norwegia tersebut terdiri atas 16 orang yang mewakili seluruh partai yang ada di Norwegia, serta Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, H.E. Vegard Kaale. Selama 2 (dua) hari delegasi Parlemen Norwegia melakukan kunjungan kerja di sejumlah tempat di Provinsi Kalimantan Barat pada 22-23 September 2018 serta melakukan pertemuan dengan DPR RI maupun Menteri LHK di Jakarta pada 25 September 2018. Agenda utama rangkaian kunjungan kerja tersebut adalah menjalin kerjasama pengurangan emisi dan kerusakan hutan (Reducing Emission from Degradation and Deforestation/REDD).

Kerjasama antara Indonesia dengan Norwegia terkait pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan telah terjalin sejak 2010. Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29% pada tahun 2030 dengan upaya sendiri dan 41% melalui bantuan internasional sebagai wujud implementasi konkrit dari Paris Agreement yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 16/2016.

Cuitan Kementerian LHK di akun Twiter nya @KementerianLHK :

6. Dalam pertemuan itu, delegasi Parlemen Norwegia mengapresiasi Indonesia dalam pencegahan dan pengendalian karhutla, serta perhutanan sosial dimana masyarakat di sekitar hutan berkontribusi aktif menjaga hutan namun tetap memperoleh mata pencaharian.#KLHK#REDD#programkerja pic.twitter.com/or4zNBhIkA

— Kementerian LHK (@KementerianLHK) September 26, 2018

Namun demikian, Mr. Eide dan rombongan tetap terkesima saat melihat secara langsung program Perhutanan Sosial di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dimana masyarakat yang tinggal di sekitar hutan berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungannya dan tetap dapat memperoleh mata pencaharian melalui produksi madu, produksi arang dari kelapa, serta budidaya kepiting.

Selain itu, delegasi Parlemen Norwegia juga mengapresiasi langkah-langkah Indonesia dalam pencegahan dan pengendalian karhutla. Sejak kebakaran hutan yang melanda di sejumlah daerah di Indonesia pada tahun 2015, Indonesia telah menunjukkan keseriusan dalam mengatasi permasalahan lingkungan tersebut dengan penurunan hotspot yang sangat drastis sejak 2015 melalui berbagai inovasi karhutla serta penegakan hukum yang tegas.

Menteri LHK dalam pertemuan dengan delegasi Parlemen Norwegia di Jakarta menyatakan, angka deforestasi dan jumlah karhutla di Indonesia saat ini telah menurun secara signifikan. Salah satu buktinya adalah kesuksesan Asian Games 2018 dimana dilaporkan tidak ada karhutla di seluruh daerah di Indonesia baik sebelum, saat penyelenggaraan kegiatan, hingga saat ini. Penurunan laju deforestasi juga menjadi bukti serangkaian kebijakan, seperti moratorium ijin baru di lahan gambut dan hutan primer, pencegahan kebakaran hutan dan lahan penegakan hukum, tata pemerintahan yang baik, Perhutanan Sosial, implementasi FLEGT, tinjauan lingkungan setrategis dan lainnya.

Sementara itu Menteri LHK Siti Nurbaya menambahkan, Perhutanan Sosial menjadi solusi dan jawaban terhadap komitmen Pemerintah Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. "Program Perhutanan Sosial menunjukkan bahwa Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan dimana pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan," ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya.

Sebanyak 12,7 juta hektar telah dialokasikan oleh Pemerintah Indonesia untuk Perhutanan Sosial. Bahkan keseriusan pemerintah ini diwujudkan baru-baru ini dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor. 77/2018 tentang Pendanaan Lingkungan Hidup. Meskipun masih terdapat hambatan dan tantangan dalam implementasi program dan kebijakan, namun Menteri LHK optimis bahwa kementerian yang dipimpinnya dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca secara konkrit.

Menanggapi hal tersebut, Mr. Eide merasa puas dengan kunjungan kerja delegasi Parlemen Norwegia selama di Indonesia dan akan membawa berbagai temuan dan catatan positif ini ke Oslo, Norwegia. Diharapkan kerjasama antara Indonesia dengan Norwegia terkait pengurangan emisi gas rumah kaca dapat ditingkatkan di masa depan.

# dan | Kementerian LHK