Komisi V DPRD Sumbar Gelar Rapat Evaluasi Terkait Realisasi APBD 2018 Dengan Sejumlah Dinas Terkait

                                                                                                                                     09 Mei 2019

FS.Padang(SUMBAR) - DPRD Sumatera Barat melalui komisi V melakukan evaluasi terkait realisasi APBD 2018 dengan instansi terkait dilingkungan pemerintahan daerah Sumatera Barat, kegiatan hearing ini dihadiri Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pariwisata , Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kebudayaan , pada Kamis, (9/5).

Pada rapat tersebut DPRD Sumbar dengan  OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat  guna memberikan tanggapan atau masukan terkait evaluasi realisasi APBD 2018  di tiap tiap OPD yang rendah.

Terutama menyangkut program bantuan pusat APBN2018, ini semua dipertanyakan buat dinas pendidikan dan dinas social. 

Adib fikri mengatakan untuk berkomitmen untuk memperjuangkan umar bakhri dengan catatan sesuai dengan kemampuan dan hasil kerja.

Walaupun didinas pendidikan  terdapat sisa anggaran sebesar 7,7 milyar, komitmen kita untuk tidak membedakan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri dalam pengelolaan kemajuan pendidikan.

Adib Fikri menjawab Malah pengawas sekolah kita SK kan untuk melkukan monotoring ke sekolah-sekolah swasta.

Aristo Munandar juga mempertanyan pada Kadis Pendidikan yang baru dilanti Adib Fikri bahwa  masih banyaknya persoalan persoalan di Sekolah yang  mempengaruhi  kualitas pendidikan seperti kurikulum muatan lokal yang belum sesuai dengan keadaaan lingkungan di Sumatera Barat.

Kita mau menciptakan sekolah sebagai surau milenial agar  dapat menjawab tantangan zaman bagi sekolah SMA, karena lulusan SMA sebagai sekolah pencetak  pengangguran.

Kepala dinas  Sosial Sumbar H. GAFFAR, menyampaikan  masuknya  dana bantuan pusat/ APBNtahun2018 meresap tepat sasaran dengan program “by name, by address” karena sebagai dinas sosial segala bantuan yang diberikan ke kabupaten kota di Sumbar berdasarkan data real dari mereka.

Dana Pusat tersebut diserab melalui program WRSE (bantuan pangan nontunai yang diberikan kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Aristo menambahkan bahwa Program  dinas sosial merupakan upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan terpadu untuk semua OPD yang ada yang dikenal dengan TPPKD. 

Termasuk dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar semua OPD berkerjasama dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya masing-masing. Ujar Aristo

#RED/JS