Front Perjuangan Gerindra Bakal Gelar Unjuk Rasa Terkait Penetapan Ketua Definitif

                                                                                                              15 September 2019

FS.Padang(SUMBAR) - Beredarnya surat dari Front Perjuangan Partai Gerindra Sumatera Barat di beberapa group wartawan menjadi suatu tanda tanya besar bagi kami kaum jurnalis. Semula kami mengira dengan penetapan Ketua DPRD yang definitif untuk kota/kabupaten maupun provinsi di Sumbar adalah klimaks pertanyaan rakyat selama ini.

Ternyata ada babak baru yaitu surat pemberitahuan kepada Kapolresta Padang dari Front Perjuangan Partai Gerindra Sumatera Barat yang ditandatangani penanggungjawabnya Andri Wijaya ST.

Ia memberitahukan Kapolresta Padang akan demo dengan mengerahkan 1000 orang kader, anggota dan simpatisan Partai Gerindra se Sumbar. Aksi demo selama 3 hari tersebut dimulai dari titik kumpul Jalan Raya By Pass Padang menuju DPD Partai Gerindra Sumbar, dimulai hari Senin hingga Rabu lusa.

Tema aksi demo dimaksud yakni menolak keputusan DPP Partai Gerindra tentang Pimpinan DPRD kabupaten/kota/provinsi yang tidak sesuai mekanisme dan kepatutan layaknya organisasi yang baik dan benar.

Menuntut Prabowo Subianto membersihkan mafia jabatan di DPP Partai Gerindra dan meminta pertanggungjawaban Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar.

Ketika hal ini ditanyakan pada beberapa wakil rakyat dari Partai Gerindra, mereka memilih bungkam seribu bahasa.

Dari surat tersebut tertera DPD Gerindra Sumatera Barat akan di demo selama 3 hari mulai dari hari Senin hingga Rabu pekan ini.

Hal itu terkait dengan penetapan pimpinan DPRD se Sumbar oleh Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto.

Patut dipertanyakan apakah ada Anggota Dewan dari Partai Gerindra yang keberatan dengan keputusan DPP tersebut sehingga menunggangi gerakan ini ? Apakah FPPG ini organisasi sayap Gerindra juga ?

Salah seorang Tokoh Masyarakat Nanggalo yang juga RW Kurao Pagang Zulkifli menyesalkan hal ini. “Jangan sampai kepentingan pribadi menjadi perseteruan di internal Partai Gerindra merugikan kepentingan publik. Hargailah kepercayaan masyarakat Sumatera Barat yang telah mengamanahkan kepada kader partai Gerindra menjadi wakil rakyat”.

Kita berharap anggota dewan dari Partai Gerindra bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak. Bukan saling serang menyerang di internal mereka dan akan merugikan kepentingan masyarakat banyak. Tahun anggaran 2019 tinggal 3 bulan dan pembahasan perubahan APBD TA 2019 belum dimulai. Waktu wakil rakyat terpilih banyak tersita untuk kepentingan pribadinya, ujar Zulkifli.

Kita juga berharap kepada DPP partai Gerindra untuk mengambil tindakan tegas kepada kader yang membangkang dengn keputusan DPP tersebut kerena tindakan mereka telah merugikan kepentingan masyarakat, jelasnya.

“Kapan perlu pecat dan PAW kan kerena masih banyak kader Gerindra yang memiliki integritas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat”, tegasnya lagi.

Menurutnya, Prabowo Subianto tentu memiliki perhitungan yang cermat untuk menempatkan para kadernya duduk di posisi pimpinan di lembaga legislatif.

Zulkifli memahami dan menilai wajar ada sebagian kecil dari mereka yang kecewa dengn keputusan tersebut. Mereka harus menyadari bahwa partai Gerindra adalah partai sistem mandat.

Dalam partai politik itu ada 3 azaz diadopsinya yaitu sistim mandat, sistim setengah demokrasi dan sistim demokrasi penuh. Kalau mereka yang tidak setuju dengan partai sistim mandat, seyogyanya mereka tidak bergabung dari awal, ulas Zulkifli yang pernah mendampingi mantan Ketua DPRD Kota Padang Erisman beberapa kali ke DPP Partai Gerindra beberapa waktu lalu.(TB/ss)