20 September 2019
FS.Padang(SUMBAR) - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Umat (AMPU) menyatakan bahwa pihaknya menolak penuh atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Penolakan itu dibuktikan dengan digelarnya aksi damai didepan gedung Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat pada Jumat, (20/9) .
Dalam aksi tersebut, koordinasi aksi AMPU Sumatera Barat, Prima Nanda Alfidia Ikhsan mengungkapkan, AMPU terdiri dari 17 gabungan organisasi.menyatakan penolakan atas pengesahan RUU P. KS karena sarat dengan nilai liberalisme dan feminisme yang bertentangan dengan falsafah Minang ” Adat Basandi Syarak, syrak basandi kitabullah dan mengabaikan Pancasila , ketahanan keluarga , agama serta moralitas bangsa Indonesia.
AMPU Sumatera Barat meminta pada DPRD Sumbar agar menyampaikan kepada komisi 8 DPR RI agar menghentikan pembahasan RUU PKS, karena esensial pembahasan tidak menyentuh langsung kepada akar permasalahan dan masyarakat. Selanjutnya, AMPU Sumatera Barat menegaskan akan terus mengawal RUU PKS. “Apabila tetap disahkan kami akan kembali menggelar unjuk rasa,” ucap Prima.
Prima menambahkan, tidak setuju pengesahan RUU PKS karena berpotensi menyuburkan terjadinya penyimpangan seksual yakni Lesbian, Gey, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
Aliansi Masyarakat Peduli Umat Sumatera Barat ini disambut baik Pimpinan sementara DPRD Sumatera Barat Irsyad Safar, Wakil Ketua Defenitif Usulan Partai Demokrat Suwirpen Suib dan Anggota DPRD Sumbar, Hidayat , serta Budiman dari PKS
Wakil Ketua DPRD defenitif usulan Partai Demokrat, Suwirpen Suib menyampaikan, sebagai perwakilan dari rakyat, DPRD Sumbar menampung setiap aspirasi yang masuk dari masyarakat.
Apabila rencana pengesahan RUU ini membawa kerugian di tengah masyarakat, kami setuju dengan AMPU, menolak RUU ini disahkan. Aspirasi yang disampaikan ke DPRD hari ini akan kami teruskan ke ke pusat, terutama ke DPR RI,” ungkap Hidayat. (dan)
SEMOGA BERMANFAAT!