Makin Liberal dan Pro Asing, Jadikan Perekonomian Rakyat Kian Hancur

            By: Mila Sari, S.Th.I
(Pegiat Opini, Pendidik Generasi dan Member Akademi Kreatif)

Fokussumatera.com - Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itulah jargon yang selalu dihembuskan dalam pemerintahan saat ini, agar rakyat merasa dipertuan meski pada kenyataannya, rakyatlah yang bertuan pada penguasa. Jargon itu seolah tak cocok, namun tetap dipaksakan. Semata agar dapat memuluskan tujuan-tujuan politik para penguasa. Kenyataannya, para penguasa negeri ini tidak mementingkan rakyat kecuali hanya sebagian kecil saja. Mereka lebih mementingkan para pengusaha untuk bisa menanamkan investasinya di Indonesia meski harus mengorbankan rakyat sekalipun. 

Paham kebebasan yang lahir dari demokrasi, menjadikan kebebasan memiliki hak milik begitu bablas tanpa aturan. Segalanya diprivatisasi bahkan milik rakyat sekalipun. Negara yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan rakyat, demi manfaat materi dengan suka rela menyerahkan urusan rakyat kepada para pemilik modal. Alhasil, segalanya dikapitalisasi, segalanya diprivatisasi, menjadikan rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhannya bahkan hal yang termasuk kebutuhan pokok dan mendasar sekalipun. 

Sebuah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, seharusnya mampu untuk menghapus angka kemiskinan dan menekan tingkat pengangguran bila negara bisa mengelola kekayaan alam tersebut dengan baik dan memperuntukkan hasilnya bagi kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya, jauh panggang dari api. Hal itu tidak dilakukan, negara lebih memilih para pekerja dari luar sehingga peluang bagi anak bangsa dan pribumi menjadi minim atau bahkan tidak ada. 

Berdasarkan berita yang dirilis oleh media idtoday.co (12/10/2019) lalu, menyebutkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia sudah mencapai peringkat kedua tertinggi se Asia Tenggara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat ada 5,01% penduduk produktif yang menganggur. 

Memang masalah pengangguran bukanlah masalah yang baru di negeri kita ini, namun kenyataannya makin hari jumlahnya makin meningkat. Bila tak masalah baru, seharusnya perintah berupaya serius untuk menyelesaikan kasus ini bukan malah mengacuhkan dan memberikan lapangan kerja kepada orang asing. Ini hanya satu kasus dari faktor pemicu kehancuran ekonomi, masih banyak kasus-kasus lain yang turut pula memberikan peran dan pengaruh dalam kehancuran ekonomi di negeri kita ini. 

Dalam cmnindonesia.com yang termuat pada 16/11/2019 , disebutkan bahwa Asian Development Bank (ADB) melaporkan, sebanyak 22 juta atau 90% dari jumlah orang miskin di Indonesia masih menderita kelaparan. Sebanyak 25,14 juta orang diantaranya  dikarenakan masalah di sektor pertanian, seperti upah buruh tani dan produktivitas yang rendah. Hal itu diungkapkan oleh ADB bersama Internasional Food Policy Research Institute (IFPRI) dalam laporan bertajuk "Policies to Support Investment and Agriculture Develomment During 2020-2045.

Masih dari sumber yang sama, tercatat bahwa Indonesia menempati urutan ke 65 dari 113 negara dengan Indeks Keamanan Pangan Global (IKPG) yang dirilis dalam Ekonomist Intelligenc Unit (The Ekonomist 2018). Berdasarkan berita yang dimuat dari sumber yang sama, ABD mengusulkan agar produksi pangan ditingkatkan, sinergi antara investasi dan kebijakan harus menciptakan lebih banyak peluang dan efisiensi dalam mencapai ketahanan pangan bagi masyarakat. 

Selain itu dalam berita yang dimuat oleh detik.com (04/11/19), Sri Mulyani menyebutkan bahwa penerimaan negara masih sedikit. Di tengah ketidakpastian global yang memberikan dampak perekonomian Indonesia pada sektor industri tanah dan air, yang mengakibatkan pembayaran pajak juga akan menurun, ungkapnya. Dia menyebutkan bahwa, sumber penerimaan PNBP SDA dikarenakan menguatnya nilai tukar rupiah  terhadap dolar Amerika Serikat (AS), penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan beberapa penurunan harga komoditas seperti batu bara.

Bila kita melihat kasus-kasus perekonomian yang ada, kita dapati bahwa tidak ada peningkatan perbaikan perekonomian yang terjadi pada bangsa ini. Justru makin menambah daftar panjang ketidaksejahteraan bagi perekonomian rakyat. Sehingga rakyat kian hari menjadi kian rumit kondisi perekonomiannya. Semua terjadi karena sistem ekonomi yang diterapkan, berprinsipkan dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka atas dasar prinsip inilah, para penguasa rela menerima tawaran asing dan para kapital untuk menggarap proyek-proyek lahan perekonomian yang ada di Indonesia. Alhasil lagi dan lagi, Efeknya kembali berimbas kepada rakyat. 

Seharusnya negara memikirkan nasib rakyat dengan memperhatikan kesejahteraan hidup, termasuk perekonomian rakyat. Sebab ini merupakan tanggung jawab dan tugas negara, negara bertanggung jawab penuh atas ini meski dengan mengeluarkan seluruh upaya yang ada. Begitulah peran negara di dalam negara Islam yang benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyat sebagai kewajiban yang utama, yaitu pengaturan yang berdasarkan kepada hukum Syara'. Kepala Negara bertanggung jawab atas hal ini, sebab kepala negara adalah pemimpin yang mengurusi urusan rakyat dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. 

Rasul Saw saat menjadi kepala negara di Madinah Al-Munawwarah juga pernah mencarikan solusi atas rakyatnya dalam hal hapangan kerja. Kasus ini cukup menjadikan contoh bagi kita bahwa negara memiliki peranan penting dalam menyediakan lapangan kerja. Beliau Saw telah menunjuki seorang laki-laki agar membeli tali dan kapak dan agar alat-alat itu digunakan untuk mencari kayu bakar, dan kayu bakar itu dijual kepada masyarakat. Hal ini jauh lebih baik dari pada meminta-minta kepada orang lain. Solusi atas permasalahan kerja merupakan salah satu kemaslahatan bagi kaum Muslim. 

Imam Ahmad telah menuturkan riwayat dan dinilai hasan oleh Imam At-Tirmidzi, riwayat itu sebagai berikut:

"Sesungguhnya seorang laki-laki Anshar pernah datang kepada Nabi Saw dan meminta kepada Beliau Saw, lalu Beliau Saw bertanya, 'Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Ia menjawab, "Benar, ada..." Nabi Saw bersabda, "Bawa keduanya kesini!" Ia pun membawa kedua barang tersebut. Lalu Rasul Saw mengambil kedua barang tersebut dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?"... Lalu seorang laki-laki berkata, "Aku mau mengambilnya dengan harga dua dirham." Beliau menyerahkan kedua barang itu kepada laki-laki tersebut dan beliau mengambil dua dirhamharganya, lalu Beliau Saw bersabda, "Belilah dengan satu dirham sesuatu dan berikanlah untuk keluargamu. Belilah kapak dengan satu dirham yang lain dan bawalah kepadaku!" Lalu ia membawa kapak itu kepada Nabi Saw. Lalu Nabi Saw menggenggamnya secara erat dan menyodorkan kembali kepada orang itu sambil bersabda, "Pergilah, carilah kayu bakar dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu lagi selama lima belas hari!" Orang itu pun melakukannya. Lalu lima belas hari kemudian dia datang dan ia telah memperoleh lima belas dirham... 

Begitulah seorang kepala negara dalam mengurusi masalah rakyatnya sehingga solusi dari masalah mereka benar-benar dapat teratasi. Dalam Islam, seorang kepala negera secara langsung mengatur departemen-departemen, menunjuk para penulis untuk mengatur departemen-departemen itu, mengatur berbagai kepentingan masyarakat, memelihara urusan-urusan mereka, mengatasi segala permasalahan mereka, mengatur segala interaksi mereka, menjamin segala kebutuhan Mereka serta mengarahkan mereka pada segala sesuatu yang menjadikan urusan mereka semakin membaik. Semua ini termasuk dari perkara-perkara administratif yang memudahkan kehidupan mereka tanpa banyak problem dan kerumitan, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan dan segala hal yang mencakup kemaslahatan bagi masyarakat. 

Semua ini hanya akan terjadi bila kita kembali memperjuangkan penerapan Islam dalam segala aspek kehidupan. Menjadikan Islam sebagai sebuah aturan yang mengurusi seluruh kebutuhan dan kepentingan rakyat. Kegagalan pembangunan ekonomi saat ini karena makin liberal dan memenangkan kepentingan investor. Akibatnya, kesejahteraan merosot dan ini tidak boleh dibiarkan makin lama lagi, harus segera dihentikan agar efek yang ditimbulkan segera dapat diatasi. 

Dalam Islam, kapitalisasi terhadap hak milik umum tidak dibolehkan. Kepemilikan individu, kepemilikan umun dan kepemilikan negara diatur sedemikian rupa hingga tak ada yang terdzalimi. Pengelolaan kepemilikan umum seperti barang tambang, haruslah oleh negara dan hasilnya difungsikan untuk memenuhi kemaslahatan rakyat. Sehingga segala kebutuhan rakyat dapat terpenuhi. Semua keberkahan dari langit dan bumi akan tercurah bila kita benar-benar menjadikan Islam sebagai sebuah aturan kehidupan. 

Begitu juga sebagai seorang muslim, wajib bagi kita menjadikan Nabi Saw sebagai teladan dalam kehidupan ini, termasuk dalam membangun perekonomian negara. Tak mungkin kita mengaku cinta, bila kita tak mengindahkan apa yang beliau bawa. Sungguh aneh bila kita mengaku cinta, tapi tak mau mengambil keteladanan beliau dalam membangun negara, menolak sistem pemerintahan Islam, menolak penerapan syari'ah dan Khilafah Islamiyyah, mengkriminalisasi para pejuangnya dan mencoba membungkam ide-ide yang dibawanya. Jelas ini merupakan suatu penentangan yang nyata terhadap Allah Swt dan Rasul Saw. 

Untuk itu, ambillah sikap pembelaan terhadap yang benar yang sudah seharusnya kita kembalikan kepada al-qur'an dan as-sunnah. Dengan mempelajari Islam secara kaaffah, mendakwahkannya dan memperjuangkan penerapannya dalam bingkai kehidupan ini seperti yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Saw, para Khulafaur Rasyidin dan para khalifah-khalifah setelahnya. Yang telah mempu membawa umat dalam kesejahteraan hampir 14 abad lamanya, mencakup Asia, Eropa dan Afrika. Semoga kesadaran umat akan butuhnya Islam sebagai sebuah aturan semakin membahana hingga Islam kembali memayungi dunia dan melindungi seluruh umat dengan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri, memuaskan akal dan dapat membawa ketentraman dalam jiwa. 

Wallahu 'alam bishawhab