Sumbar Perkuat Industri Hilir Agar Produk Pertanian Bisa Diolah

                          3 Februari 2020

FS.SUMBAR - Produksi pertanian di Sumbar, ternyata tak punya pengaruh besar dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi (PE). Potensi pertumbuhan bidang pertanian Sumbar hanya 2.82 persen, sedangkan pertumbuhan industri pengolahan justru minus 3,45 persen.

“Karena itu, selain fokus pembenahan pariwisata, Sumbar perlu memperkuat industri hilir agar produk pertanian Sumbar bisa diolah sendiri, tidak dikirim ke luar Sumbar,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar Pitono Dalam diskusi dengan Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Selasa (28/1/) di aula BPS Sumbar.

Pitono mengatakan perang dagang Cina-Amerika berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumbar. “Diprediksi, pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumbar tahun 2019 masih pada kisaran 5 persen,” ucap Pitono.

Lebih lanjut, Pitono, menjelaskan kondisi perekonomian Sumbar tahun 2019. Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha triwulan III 2019 (y-o-y) masih tertinggi sektor pertanian yang mencapai angka 22,18 persen. Tingginya PDRB dari sektor pertanian ini hanya menunjang pertumbuhan ekonomi 2,82 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi tertinggi didorong oleh sektor informasi dan komunikasi 10,11 persen dengan PDRB 5,82 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi lainnya berada di sektor akomodasi & makan minum 9,33 persen dengan PDRB 1,43 persen, serta jasa lainnya 8,30 persen dengan PDRB 1,97 persen.

“Sedangkan menurut pengeluaran, struktur dan pertumbuhan PDRB tertinggi konsumsi rumah tangga diikuti PMTB, konsumsi pemerintah, ekspor, konsumsi LNPRT dan impor,” ujar Pitono, didampingi Kabag Tata Usaha, Januarto Wibowo, Kabid Statistik Sosial, Krido Saptono, serta Kabid Neraca Wilayah dan Analisis, Hefinanur.

Sementara itu, perkembangan harga konsumen/inflasi pada dua kota di Sumbar bulan Desember 2019, Kota Padang 0,07 persen dan Bukittinggi 0,01 persen. Sedangkan selama tahun kalender 2019, Kota Padang 1,72 persen dan Bukittinggi 1,31 persen.

“Dari 23 kota IHK di Sumatera, 17 kota mengalami inflasi dan 6 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi Batam, terendah Dumai dan Padang. Sedangkan deflasi tertinggi Medan dan terendah Bukittinggi,” tuturnya.

Terkait Nilai Tukar Petani (NTP) Sumbar Desember 2019 mencapai 97,96 persen. Jumlah ini naik 0,99 persen dari November 2019 yang berada pada angka 96,99 persen.

Persentase penduduk miskin pada September 2019 dibanding September 2018 secara nasional dan Sumbar mengalami penurunan. September 2019, angka kemiskinan di Sumbar 6,29 persen atau 343.090 orang. 

Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin 5.130 orang, dari 348.220 orang pada Maret 2019. Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan 0,13 persen dari 6,42 persen pada Maret 2019 menjadi 6,29 persen pada September 2019.

“Secara umum, tingkat kedalaman kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan effort atau usaha lebih besar untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan dibanding perkotaan. 

Begitu juga tingkat keparahan kemiskinan di daerah pedesaan juga lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Ini juga mengindikasikan bahwa diantara penduduk miskin pun rata-rata pengeluaran per kapita per bulan memiliki variasi atau ketimpangan yang tinggi,” ungkap Pitono.

Data menarik lainnya, yang diungkap BPS, tidak ada lagi daerah dengan status pembangunan manusia kategori rendah. Tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Sumbar tertinggi Kota Padang (82,25). 

Angka terendah Kabupaten Kepulauan Mentawai (60,28) dengan kategori sedang.

Dimensi IPM Sumbar, umur harapan hidup saat lahir 69,01 tahun, rata-rata lama sekolah 8,76 tahun dan harapan lama sekolah 13,95 tahun. Sementara itu, pengeluaran perkapita setiap tahun yang disesuaikan Rp10.638.000.

“IPM di Sumbar pada tahun 2018 lebih tinggi dibanding IPM di Indonesia,” tutup Pitono. (ms/rls/ald)