Pemkab Tanah Datar Koordinasikan Proposal Dana Siap Pakai ke BNPB

FS.Tanah Datar(SUMBAR)-Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat melakukan Koordinasi terkait Proposal Dana Siap Pakai kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal tersebut dilakukan mengingat  keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tanah Datar, sehingga mengharuskan Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan berbagai terobosan, termasuk mengupayakan dana bantuan dari Pemerintah Pusat.

Dalam hal tersebut Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma didampingi Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanah Datar Thamrin dan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sofyan AZ melakukan koordinasi terhadap Proposal Dana Siap Pakai ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan disambut langsung Kepala BNPB diwakili Deputi Penanganan Darurat Dody Ruswandi, Rabu,11 Maret 2020 di Graha BNPB, Jakarta Timur.

Pada kesempatan itu Wabup Zuldafri Darma mengungkapkan, koordinasi dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Bupati Tanah Datar Nomor: 360/40/BPBD-2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Permohonan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Penanganan Bencana pada masa Transisi Darurat Banjir dan Longsor di Kabupaten Tanah Datar.

“Koordinasi ini didasari atas kejadian musibah banjir dan longsor di Kecamatan Batipuh Selatan beberapa waktu lalu, dimana untuk memberikan rasa aman dan mencegah terjadinya kerusakan lebih luas lagi perlu dilakukan berbagai langkah antisipasi yang membutuhkan biaya yang cukup besar, karena itulah kita mencoba untuk memperoleh dana DSP dari BNPB ini,” kata Wabup.

Wabup Zuldafri atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang telah disalurkan dan diterima untuk Tanah Datar. 

“Atas nama Pemerintah Tanah Datar, Pak Bupati dan Saya menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan tahun 2019 lalu, yakni ancaman bencana di Puncak Pato sebesar Rp. 8 Milyar lebih dan kendaraan tangki pengangkut air bersih senilai Rp. 450 juta yang rencananya besok akan dibawa menuju Tanah Datar. Dan tentu kami juga berharap DSP bisa juga terealisasi,” tukas Wabup Zuldafri.

Sementara itu Deputi Penanganan Darurat Dody Ruswandi mengatakan bahwa proposal DSP yang disampaikan Pemerintah Tanah Datar tentu akan dikaji dan dipelajari dulu. 

“Memang, kita tahu beberapa titik di Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Tanah Datar yang berada di pinggir Danau Singkarak dan di kaki bukit punya potensi bencana, karena itu kami pelajari dulu proposal ini, sehingga dianggap memang layak diberikan bantuan,” ujarnya.

Namun, tambah Dody, tentunya pemerintah setempat melalui BPBD diharapkan waspada dan selalu siap siaga. “Pemerintah tentunya diharapkan selalu siaga, terutama saat memasuki musim hujan karena potensi bencana banjir dan longsor selalu mengancam. Berikan juga edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang langkah awal yang hendaknya dilakukan ketika bencana terjadi,” kata Dody Ruswandi.

Di kesempatan itu juga Kalaksa Thamrin menyampaikan, pelaksanaan koordinasi ini sebagai upaya tindaklanjut memperoleh dukungan dana DSP transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan longsor di Batipuh Selatan.

“Kerusakan diakibatkan bencana banjir dan tanah longsor berdampak cukup luas, penanganannya harus dilanjutkan dalam masa transisi darurat ke pemulihan. Namun karena keterbatasan anggaran daerah untuk pemulihan bencana di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan, kita berusaha untuk memperoleh bantuan pemerintah pusat melalui DSP ini,” sampainya.

Karena itu, tambah Thamrin, diharapkan dengan kehadiran pimpinan daerah seperti pak Wabup hari ini, diharapkan mampu memberikan efek dan penilaian positif pemerintah pusat sehingga bantuan untuk daerah kita direalisasikan. “Masyarakat kita, khususnya di Malalo sangat berharap bantuan ini bisa terealisasi oleh pemerintah pusat. Tentunya mohon doa dan dukungan kita semua,” tukasnya. (Z.Z/hms)