Komisi IV DPRD Sumbar Minta Pemprov Perketat Pengawasan di Pintu-Pintu Masuk Perbatasan

                                 8 April 2020

FS.Padang(SUMBAR)-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta keseriusan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk perbatasan antara Sumbar dan provinsi tetangga dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Corona Disease 2019 (Covid-19).

Pasalnya, dari penelusuran dan informasi yang diterima para anggota Komisi IV di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing menilai upaya pemprov ke arah itu terkesan masih minim.

Mario Syahjohan anggota DPRD asal Dapil VIII (Solok Selatan, Solok, Kota Solok) mengungkapkan daerah perbatasan seperti Solok Selatan – Kerinci (Provinsi Jambi) dan Dharmasraya – Muara Bungo (Provinsi Jambi) tidak lah seketat seperti yang dilansir oleh Pemprov Sumbar akhir-akhir ini.

“Hanya dengan memakai thermogun (pengukur suhu tembak) kemudian dipersilakan masuk begitu saja ke Sumbar. Sementara yang datang adalah mobil barang, namun tidak dilakukan penyemprotan disinfektan. Padahal ini menyangkut nyawa masyarakat,” ujar politisi Gerindra ini dihadapan Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman, Kepala Dinas Perhubungan Heri Nofriadi dan Kepala Dinas Sosial Jumaidi dalam rangka Monitoring dan Pengawasan Penanganan Wabah Covid-19, Rabu (8/4/2020).

Di kesempatan itu Mario juga mengusulkan agar sembako merupakan bantuan dampak ekonomi Covid-19 tersebut tidak sepenuhnya diganti dengan uang, dan dalam pendistribusiannya melibatkan anggota DPRD.

“Kita semestinya memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan apa yang kita ingini,” ujar Mario mengungkapkan ketidaksetujuannya jika sembako diganti dengan uang.

Begitu juga dengan bantuan masker medis. Menurut Mario, masker medis semestinya hanya dipergunakan oleh tim medis, sedangkan masyarakat cukup dengan masker kain.

“Di tengah kelangkaan masker ini, jika bapak/ibu semua ikut memakai masker medis, apalagi yang akan dipakai tim medis,” tukasnya.

Senada, Yosrizal anggota DPRD asal Dapil VI (Tanah Datar, Padang Panjang, Sawahlunto, Sijunjung dan Dharmasraya) ini mengatakan pengawasan Covid-19 di pintu masuk perbatasan Dharmasraya – Muaro Bungo (Jambi) penting sekali pengawasannya diperketat, agar lebih memberi kenyamanan bagi warga.

“Ini pernah beberapa kali saya buktikan, beberapa kenderaan bahkan kenderaan saya sendiri lalu-lalang keluar masuk Dharmasraya begitu saja tanpa pengawasan,” ujar politisi PAN ini.

Sementara Benny Utama anggota DPRD asal Dapil IV (Pasaman dan Pasaman Barat) selain meminta pengawasan ekstra di perbatasan, Pemprov diminta mengambil alih kewenangan Posko Covid-19 di perbatasan Sumbar-Sumut.

“Semestinya itu berasal dari orang-orang provinsi karena perbatasan merupakan kewenangan Provinsi, namun tentu saja diback-up oleh kabupaten (Pasaman),” ujar politisi Partai Golkar ini.

Harapan yang sama, juga datang dari Ketua Komisi IV M Iqbal, agar pengawasan di pos perbatasan perlu keseriusan untuk ditingkatkan.

“Tidak semua pemilik kenderaan itu jujur dengan dirinya dan tujuannya,” kata Politisi PAN ini.

Rapat Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD bersama Pemprov Sumbar dengan Mitra Kerja dalam rangka monitoring dan pengawasan penanganan Wabah Covid-19 yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV M Iqbal didampingi Wakil Ketua Komisi IV Mesra tersebut juga diikuti anggota Komisi IV lainnya Desrio Putra, Rico Alviano, Refdinal, Sabar AS, dan mewakili Pemprov Sumbar Asisten II Setdaprov Benny Warlis. (tis)