08 Mei 2020
FS.Pessel(SUMBAR)-Bupati Pesisir Selatan H.Hendrajoni mengingatkan Wali Nagarinya di 182 Nagari dan 15 Kecamatan, di Kabupaten Pesisir Selatan agar bisa memberikan Bantuan Langsung Tunai ( BLT), pada warganya yang benar dan layak menerimnaya Jumat (8/5). Hendrajoni meminta kepada Wali Nagari agar menyalurkan BLT harus benar dan tepat sasaran dengan cara turun ke bawah mendata warga yang benar berhak menerima.
"Jangan sampai menimbulkan masalah hukum, karena Bantuan Langsung Tunai adalah milik warganya bukan milik pribadi ataupun sekolompok orang. Semuanya harus terbuka, tidak ada yang di tutupi. Semua harus transparan, " tegas Bupati.
Agar penyaluran tersebut berjalan dengan baik, Wali Nagari agar bisa memajang nama penerima bantuan BLT di papan pengumuman. Sekali lagi semua harus terbuka, tidak ada yang di tutupi, termasuk bantuan di terima oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dari luar.
"Yang terpenting, kita tidak ingin nantinya ada data yang tumpang tindih. Misalnya, ada yang sudah dapat BLT, kemudian dapat lagi program PKH. Sekali lagi kami minta kepada Nagari bantuan harus tepat sasaran dan jangan berdasarkan kedekatan. Kami tidak ingin nantinya ada keluhan soal itu," tegasnya.
Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi memberikan informasi terhadap penyesuaian data penerima BLT Dana Desa, jika ada data penerima BLT Dana Desa yang dianggap tidak tepat sasaran.
Dirinya juga meminta agar semua kepala desa memaksimalkan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan penanganan dampak akibat pandemi COVID-19. BLT Dana Desa yang besarannya Rp600.000 itu akan diserahkan selama tiga bulan.
"Selain itu, kita juga meminta kepada masyarakat dirinya pun berharap untuk bisa menahan diri, dan jangan muda terhasut oleh informasi-informasi yang menyesatkan.
Pembagiannya sudah jelas, ada yang dari PKH, BLT Provinsi,BLT Kabupaten dan BLT Dana Desa. Masyarakat harus dapat memahami ini. Jika ada penyimpangan segera laporkan ke nagari setempat," pungkas Bupati.(rls/al)
"Jangan sampai menimbulkan masalah hukum, karena Bantuan Langsung Tunai adalah milik warganya bukan milik pribadi ataupun sekolompok orang. Semuanya harus terbuka, tidak ada yang di tutupi. Semua harus transparan, " tegas Bupati.
Agar penyaluran tersebut berjalan dengan baik, Wali Nagari agar bisa memajang nama penerima bantuan BLT di papan pengumuman. Sekali lagi semua harus terbuka, tidak ada yang di tutupi, termasuk bantuan di terima oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dari luar.
"Yang terpenting, kita tidak ingin nantinya ada data yang tumpang tindih. Misalnya, ada yang sudah dapat BLT, kemudian dapat lagi program PKH. Sekali lagi kami minta kepada Nagari bantuan harus tepat sasaran dan jangan berdasarkan kedekatan. Kami tidak ingin nantinya ada keluhan soal itu," tegasnya.
Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi memberikan informasi terhadap penyesuaian data penerima BLT Dana Desa, jika ada data penerima BLT Dana Desa yang dianggap tidak tepat sasaran.
Dirinya juga meminta agar semua kepala desa memaksimalkan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan penanganan dampak akibat pandemi COVID-19. BLT Dana Desa yang besarannya Rp600.000 itu akan diserahkan selama tiga bulan.
"Selain itu, kita juga meminta kepada masyarakat dirinya pun berharap untuk bisa menahan diri, dan jangan muda terhasut oleh informasi-informasi yang menyesatkan.
Pembagiannya sudah jelas, ada yang dari PKH, BLT Provinsi,BLT Kabupaten dan BLT Dana Desa. Masyarakat harus dapat memahami ini. Jika ada penyimpangan segera laporkan ke nagari setempat," pungkas Bupati.(rls/al)
SEMOGA BERMANFAAT!
No comments:
Post a Comment