Putus Mata Rantai Corona, DPRD Padang Beri Rekomendasi Pada Gugus Tugas

                                                                                                                                         10 Mei 2020

FS.Padang(SUMBAR)-DPRD Kota Padang memberikan rekomendasi kepada Gugus Tugas Covid-19 di Kota Padang. Rekomendasi itu dirangkum dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan sejumlah komisi-komisi ke sejumlah instansi.

Diantaranya Dinas Kesehatan, BPBD Padang, Dinas Sosial, Dinas Pendidkan, kecamatan-kecamatan, Bulog, PLN dan lainnya. “Rekomendasi itu kita serahkan ke Wali Kota Padang melalui Sekretaris DPRD. Kita berharap rekomendasi itu bisa dijalankan sehingga upaya kita dalam memutus penyebaran Covid-19 bisa segera tuntas,” ujar Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani.

Adapun rekomendasi itu terang Syafrial antara lain, posko Utama Gugus Tugas Covld-19 Kota Padang dipindahkan ke Balai Kota agar koordinasi dan kerja sama dapat berjalan dengan solid. Kemudian, memudahkan Ketua Gugus Tugas mengendalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan dampak wabah Covid-19.

Selanjutnya, data di Posko Utama tentang pemantauan orang dan pendistribusian bantuan masker dan APD lengkap dapat diupdate secara realtime dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dinas Kesehatan Kota Padang bekerja sama dengan UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam penyediaan APD.

Selanjutnya, mengharapkan agar dana yang disediakan refocusing tahap I dan II dapat direalisasikan segera oleh OPD terkait dalam penanganan dan penanggulangan dampak Covid-19. Ini mengingat kondisi di masyarakat semakin sulit akibat terlambatnya bantuan turun kepada warga yang terdampak.

“Pelaksanaan Pesantren Ramadhan bagi siswa SD menggunakan HP Android agar dilakukan pengkajian ulang. Perlu dipikirkan penggunaan media lain sebagai alternatif agar tidak memberikan dampak negatif terhadap anak didik,” bebernya.

Berkaitan dengan pendataan warga yang terdampak Covid-19 ungkap Syafrial, disarankan warga yang belum terdaftar agar dimasukkan dalam kelompok tersendiri dan dicarikan jalan keluar agar mereka dapat menerima bantuan juga.

“Agar pendistribusian bantuan dapat dilakukan sesegera mungkin sesuai dengan data yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat dan propinsi dan sedapatnya bantuan tersebut diantar langsung ke warga yang berhak bukan disuruh datang ke satu tempat,” tandasnya.

Rekomendasi berikutnya kata Syafrial, penyediaan APD dan pelaksanaan rapid tes bagi petugas lapangan agar sesuai kebutuhan. Pemberian insentif bagi petugas lapangan baik di kecamatan, kelurahan dan Puskesmas agar sesuai dengan jam kerja dan tingkat resiko yang mereka hadapi di lapangan.

“Penyediaan tempat cuci tangan di setiap pasar secara memadai sesuai kondisi pasar masingmasing agar pasar tidak menjadi tempat penularan Covid-19,” harapnya.

Syafrial menambahkan, Pemko perlu melakukan sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya physical distancing dan pemakaian masker jika keluar rumah. Serta untuk tidak beribadah di masjid untuk sementara waktu sampai wabah Covid-19 mereda.

“Perlu dilakukan patroli gabungan secara rutin oleh Satpol PP, TNI dan Polri untuk membubarkan kerumunan massa dan mencegah kriminalitas,” tukasnya.

Syafrial mengharapkan, Kecamatan lain di Kota Padang agar mencontoh program yang dibuat oleh Kecamatan Pauh yaitu Alat Pelindung Rohani (APR). Yaitu mencetak dan memperbanyak buku panduan berisi referensi yang berkaitan dengan atau bertujuan untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pencegahan wabah Covid-19.

“Disarankan kepada seluruh kecamatan di Kota Padang dapat mencontoh membentuk kampung siaga bencana (Covid-19) sebagaimana yang sudah dibuat oleh Kecamatan Padang Barat,” ungkapnya. (tin/i)