FS.Padang(SUMBAR)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat merekomendasikan beberapa alternatif, untuk menutupi kekurangan anggaran atau defisit untuk 2020. dibahas pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap PPA 2019 diruang sidang Utama DPRD Sumbar, Kamis (25/6).
"Pembahasan defisit untuk 2020 sekitar Rp111 miliar. Artinya harus ada solusi yang dilakukan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan defisit anggaran tadi, jika tidak ada solusi tentu resikonya adalah akan mengurangi, dan seluruh kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada," kata Ketua DPRD Sumbar, Supardi,
Ia mengatakan pihaknya telah merekomendasikan hal itu melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). "Sementara kemarin kita telah mengurangi dengan dana recofusing. Takutnya nanti dana-dana itu dikurangi lagi ke OPD, tentunya OPD-OPD lain tidak ada kegiatan. Ini akan membuat OPD yang ada di Sumbar akan stagnan," terangnya.
"Nah, makanya rekomendasikan melalui Bakeuda lebih cerdas lagi mencoba mengintervarisir peluang seperti apa yang bisa kita ambil peluang dari sisi pendapatan yang sumbernya masih banyak, tidak hanya dalam pajak kendaraan bermotor, kita bisa juga mencoba dalam bentuk lobi atau kegiatan dari kegiatan sisi Dana Bagi Hasil (DBH)," jelasnya.
Supardi menuturkan, kemarin capaian target baru 70 persen lebih dan masih jauh di bawah. "Bisa jadi mungkin melalui DBH lain atau pendapatan dari pengelolaan BUMD, dan lainnya. Artinya sesungguhnya masih terbuka peluang untuk kita bisa peroleh pendapatan untuk mengurangi resiko defisit anggaran kita yang Rp111 miliar," terangnya.
Menyangkut Silpa anggaran daerah pemerintah tahun lalu 328 milyar, ada 65 milyar dialokasikan proyek yang belum selesai tahun2019 yang akan dilaksanakan tahun2020.
Dan deficit 111 milyar tersebut masih dalam perkiraan yang dihitung pada rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap PPA 2019 hari ini dan ketahuan hasilnya pada penetapan Anggaran perobahan akhir tahun,,'Tutup Supardi.(fal)
No comments:
Post a Comment