Komisi I DPRD Padang Pertanyakan Aset Pemko Padang Yang Belum Disertifikat

                                                                                                                                              01 Juli 2020

FS.Padang(SUMBAR)-Komisi I DPRD Kota Padang kembali melakukan pertemuan dengan dinas pariwisata, satpol PP, dispora, DPKA, bagian hukum pemko Padang, dan camat Padang Barat. Pertemuan tersebut membahas tentang aset Pemko Padang, Rabu(01/7/2020).

Ketua komisi I DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti dalam kesempatan tersebut mempertanyakan tentang asset Pemko Padang yang belum disertifikat. Selain itu, Elly mempertanyakan tentang asset Pemko Padang tersisa dikawasan GOR H Agus Salim, Padang setelah dikuasai kembali oleh Pemprov Sumbar.

“Dalam pertemuan ini kami menanyakan tentang asset-asset tidak bergerak yang dimiliki oleh Pemko Padang. Selain itu, selaku wakil rakyat kami ingin menanyakan asset pemko yang berada di kawasan GOR H Agus Salim yang bertujuan untuk menambah PAD Kota Padang,” jelasnya.

Kadispora Kota Padang Mursalim menjelaskan bahwa kawasan GOR H Agus Salim yang dimiliki Pemko Padang hanyalah Kolam Renang Teratai.

“Sebelumnya kita melakukan perjanjian pinjam pakai kepada Pemprov Sumbar. Kawasan GOR kembali dikelola Pemprov setelah kami menerima surat pada tanggal 2 Januari 2020 yang menerangkan bahwa kawasan GOR tidak dipinjamkan lagi oleh Pemprov Sumbar kepada Pemko Padang. Saat ini asset GOR disewakan oleh Pemprov kepihak ke tiga sebesar 68 juta perbulan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Mursalim menjelaskan, setelah Pemprov Sumbar tidak meminjam pakaikan kawasan GOR kepada Pemko Padang, untuk mendapatkan PAD, Dispora berusaha mengobtimalkan Kolam Renang Teratai untuk dijadikan sumber PAD Kota Padang.

“Jelas, pada saat ini kami hanya mengobtimalkan PAD dari Kolam Renang Teratai saja. Walau tidak semaksimal dulu, karena di Kota Padang telah banyak kolam renang yang memberikan fasilitas menarik. Untuk pendapatan, Kolam Renang Teratai dapat meraup pendapatan 30 juta rupiah sebulan,” jelasnya.

Mursalim berharap, melalui komisi I DPRD, Kolam Renang Teratai dilakukan penambahan sarana seperti water boom mini.

“Banyak pengunjung Kolam Renang Teratai meminta penambahan sarana kepada pengelola. Jika Kolam Renang melakukan penambahan fasilitas dengan water boom, berpeluang Kolam Renang Teratai menjadi maknet tersendiri di Kota Padang, apalagi Kolam Renang Teratai terletak di pusat kota,” harapnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset (BPKAD) Budi Payan yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa kepemilikan asset tidak bergerak merupakan permasalahan diberbagai daerah di Indonesia.

“Berbicara asset yang dimiliki, saat ini telah menjadi perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pembenahannya oleh daerah. Untuk saat ini, Pemko Padang sedang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) soal pengurusan sertifikat dari asset yang dimiliki Pemko Padang. Saat ini sedang kita petakan, dan langsung dikirim ke BPN dan mendapat pengawasan langsung dari KPK,” jelasnya.(s/I)