Sebagian Wali Murid di Tanah Datar Keluhkan PPDB Secara Online

FS.Tanah Datar(SUMBAR)-Pandemi Covid-19 telah membuat banyak perubahan terhadap tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan dan ekonimi masyarakat di seluruh belahan dunia. Di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dampak tersebut juga sangat dirasakan. Masyarakat tidak hanya dipusingkan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi yang sempat mampet akibat dampak Virus Corona, tetapi juhga masalah pendidikan anak yang saat ini juga menjadi sangat ribet.

Meksi Pemerintah telah memilih alternatif dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan namun tidak semua kebijakan tersebut berjalan mulus di lapangan, bahkan tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.

Namun Pemerintah bersama seluruh jajaran dan pihak terkait mengambil keputusan dan kebijakan tentunya sudah dipikirkan keuntungan dan kerugiannya, kelebihan dan kekurangannya. Namun yang pasti tujuannya adalah satu, menyelamatkan dan mengamankan masyarakat dari wabah Pandemi Covid-19 yang sangat berbahaya dan mematikan.

Seperti Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru  (PPDB)  Tahun Ajaran 2020/2021 yang masih dilaksanakan secara online, yang salah satunya adalah melalui Jalur Zonasi.

Baru-baru ini Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengeluarkan Edaran yang ditujukan kepadaBupati/Walikota se-Sumatera Barat dengan Nomor 420/1126/Disdik-2020 tertanggal 08 Juli 2020 yang isinya meminta Bupatu/Walikota agar mengarahkan Camat dan Lurah/Wali Nagari untuk mengeluarkan Surat Keterangan Domisili yang Benar dan Valid sebagai salah satu persyaratan untuk proses Pendaftaran  calon Peserta Didik lewat jalur Zonasi. Hal tersebut dikarenakan pada proses PPDB  tingkat SMA/SMK Negeri se-Sumatera Barat yang sedang berlangsung saat ini ada ditemukan ada Surat Keterangan Domisili  yang dikeluarkan oleh Camat/Lurah/Wali Nagari/RT/RW/Wali Jorong dengan data yang tidak benar saat diverifikasi.

Namun di sisi lain Proses PPDB secara online ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Orang Tua Wali Murid  maupun Calon Peserta Didik Baru menyampaikan PPDB secara online ini harus  didukung dengan sistem yang baik.

Seperti disampaikan  salah seorang Wali Murid dan Calon Siswa Baru yang enggan disebut namanya mengatakan ‘’ Kalau pendaftaran secara online harus didukung dengan sistm yang baik, seperti jaringan. Namun kenyataannya tidak, jaringan yang tidak mendukung dan sinyal yang sering hilang timbul meyebabkan susahnya untuk online mendaftar,  padahal waktu mendaftar ditentukan batas waktunya’’.

‘’Belum lagi faktor-faktor lainnya, seakan sistem penerimaan siswa baru dipaksakan dengan cara online. Hal ini sangat menyusahkan dan memberatkan orang tua/wali murid,  apa lagi dalam keadaan ekonomi sulit seperti sekarang ini, tapi tetap harus membeli paket kalau ngak sudah tentu anak  ngak bisa mendaftar denga artian  ngak bisa sekolah. Jadi anak wajib sekolah 12 tahun itu hanya slogan belaka,  kenyataannya  semua proses dipersulit’’ ujarny.

‘’Belum lagi mereka  yang tinggal di daerah yang susah  jaringan karena masih banyak daerah kita yang masih belum ada jaringan internet. Kalaupun ada sistemnya  eror, jadi bagaimana sebenarnya sistem pendidikan kemarang ini. Katanya canggih, maju dan hebat tapi yang kami rasakan semangkin menuru , bagus juga cara-cara  yang lama lagi’’ ujar Wali Murid mengeluh dan  mencemaskan anak-anaknya tidak bisa sekolah.

Mereka berharap adanya perhatian pemerintah dalam semua kesulitan yang dirasakan bagi Pelamar Sekolah Baru dan mohon ditinjau  terlebih dahulu situasi dan kondisi masyarakat di lapangan sebelum menerapkan suatu sistem/ kebijakan.

‘’Jangan  main paksa karena tak semua sama keadaan orang tua dan daerah di Indonesia ini luas belum tentu bagus semua jaringan internet serta faktor pendukung belum tentu semua paham dan mengerti. Kami berharap Pihak Dinas Pendidikan serta sekolah tentunya bisa memahami semua kesulitan yang dirasakan Calon Siswa Baru maupun orang tua wali murid’’ pungkasnya.(Z.Z.Dt.Malako)