16 Juli 2020
FS.Pessel(SUMBAR)-Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang digela dalam Rapat Paripurna Kamis (16/7) dihadiri Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, dengan diwakili, Sekda, Erizon.
Rapat di ruang sidang utama DPRD Pesisir Selatan itu, juga dihadiri Sekwan, Jarizal, para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan pejabat eselon III dan IV lainya di lingkungan pemerintah daerah setempat.Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen selaku pimpinan sidang mengatakan bahwa rapat paripurna pandang umum Fraksi itu adalah menindaklanjutinya penyampaisn nota rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban APBD 2019.
"Rapat paripurna dapat dimulai karena telah memenuhi kuota kehadiran anggota DPD sesuai ketentuan berlaku. Dari itu kesempatan pertama diberikan kepada Fraksi Gerindra," katanya.Pandangan umum Fraksi Gerinda, melaui juru bicara, Afrinal Tanjung, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menitik beratkan capaian pelaksana penggunaan anggaran, dan Fraksi Gerindra memberikan apresiasi yang positif.
"Kami memberikan apresiasi yang positif terhadap penyusunan dan pencapaian pengelolaan keuangan daerah tahun 2019," katanya.Dikatakannya bahwa pencapaian pendapatan daerah sebesar 95,84 tahun 2019 sangat dipahami, dan berharap bisa lebih ditingkatkan lagi di tahun berikutnya.Fraksi Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia, Armadi SE, selaku juru bicara juga mengatakan bahwa pertanggung jawabannya bukan serimoni di atas kertas semata."Kemitraan antara DPRD dengan pemerintah perlu dijaga dengan baik agar semua kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan harapan," katanya.
Dia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pihak eksekutif, perlu melakukan pengelolaan tata pemerintahan yang baik, ikut melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu terus melakukan peningkatan pengelolaan keuangan, penyusunan rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk juga penanganan Covid-19, serta bidang kesejahteraan.Berikutnya Fraksi PKS, Feby Rikli, selaku juru bicara dalam kesempatan itu juga menjelaskan bahwa terkait keberhasilan Pesisir Selatan mendapatkan Opini WTP, merupakan salah satu keberhasilan daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan."Secara prinsip Fraksi PKS memberikan apresiasi yang tinggi, dan berharap ini biasa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi," ungkapnya.
Dia juga menjelaskan agar anggaran keuangan daerah terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."Penerimaan Opini WTP jangan dijadikan titik maksimal dalam pengelolaan keuangan daerah, tapi hendaknya dijadikan sebagai titik awal untuk lebih meningkatkan lagi pengelolaan keuangan di masa datang," harapnya.Dari Fraksi Demokrat, melalui juru bicara Hanafi Herman, dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.Dalam kesempatan itu dia menyampaikan penggunaan keuangan dan anggaran daerah hendaknya tetap mencerminkan keterbukaan dan juga transparan.
Selain menyampaikan berbagai masukan, Fraksi Demokrat juga berharap agar pemerintah daerah dapat mendukung sarana penunjang fraksi guna kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan.Sedangkan Fraksi PAN, melalui juru bicara Novermal Yuska, dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2019.
"Fraksi PAN mengapresiasi Pemerintah daerah yang telah sukses meraih Opini WTP, sehingg bisa mendapatkan reward dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 30 miliar. Kami juga mengapresiasi keterbukaan audit keuangan pembangunan rumah sakit baru di Kabun Taranak oleh BPKP, pengelolaan sampah, optimalisasi pembangunan sarana KTM, dan pembangunan Irigasi Jalamu," katanya.
Dia juga menyampaikan agar pembebasan lahan untuk pembangunan bendung irigasi di Tapan dan beberapa kecamatan lainnya yang masih terkendala bisa untuk dituntaskan."Tujuannya agar perencanaan pembangunan fisik tidak terkendala, termasuk juga berbagai kepentingannya rakyat lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan secara umum," ungkapnya.Selanjutnya Fraksi Nasdem, melalui juru bicara, Al Ermon, dalam kesempatan itu juga menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni pada laporan pertanggungjawabannya terhadap penggunaan APBD tahun 2019.
"Dengan keberhasilan Pesisir Selatan memperoleh berbagai prestasi, Fraksi Nasdem menyampaikan apresiasi kepada Bupati Hendrajoni," katanya.Dia juga menyampaikan agar kedepan pemerintah daerah lebih dapat lagi melakukan kajian terhadap potensi pemasukan PAD agar lebih meningkat lagi.Dari Fraksi Golkar, melalui juru bicara Ermiwati, menyampaikan kepada pemerintah daerah agar tetap mengedepankan prinsip protokol kesehatan Covid-19 di masa pandemi saat ini.
"Ini disampaikan demi keselamatan bersama, terkait dengan telah masuknya masa new normal, serta telah dimulainya sekolah dengan sistem tatap muka di daerah ini," katanya.Dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan agar daerah itu dapat merespon dan menindaklanjuti berbagai masukan terkait pengelolaan aset dan keuangan daerah."Tentunya dengan mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas secara profesional, agar pengelolaan dan pemanfaatan aset serta keuangan daerah benar-benar tercapai maksimal," ujarnya.
Selanjutnya dari Fraksi PDI-P melalui juru bicara Sri Kumala Dewi, juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah Pesisir Selatan yang memiliki komitmen tinggi dalam melakukan pengelolaan keuangan sehingga berbuah Opini WTP.Dia dalam kesempatan itu juga menyampaikan sejauh mana upaya daerah dalam menggali sumber PAD dengan potensi yang dimiliki begitu besar."Hal itu dapat tergambar dari realisasi pendapatan selama tahun 2019 yang mengalami selisih yang bisa dikatakan cukup tinggi dari target yang direncanakan," jelasnya.
Terakhir dari Fraksi Bintang Karya Bangsa, melalui juru bicara, Hariyanto, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa otonomi telah memberikan kewenangan besar kepada daerah agar bisa lebih maksimal lagi melaksanakan pembangunan di daerah.Dia mengatakan bahwa pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 yang disampaikan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, dia memberikan ucapan selamat.
Tentunya atas prestasi yang diraih, terutama sekali penghargaan opini WTP."Diharapkan ini bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi di masa depan," ujarnya.Terkait pencapaian kinerja secara umum, Fraksi Bintang Karya Bangsa, mencermati Silva masih terlalu besar."Hal itu disampaikan karena target beberapa kegiatan ada yang tidak tercapi secara maksimal. Namun secara umum semua kegiatan yang dilaksanakan telah berdampak positif terhadap pembangunan daerah, dari itu kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah," timpalnya.Rapat paripurna DPRD tersebut kembali dilanjutkan pada Jumat (17/7) mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi yang digelar Kamis (16/7) tersebut.(r/*w)
Rapat di ruang sidang utama DPRD Pesisir Selatan itu, juga dihadiri Sekwan, Jarizal, para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan pejabat eselon III dan IV lainya di lingkungan pemerintah daerah setempat.Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen selaku pimpinan sidang mengatakan bahwa rapat paripurna pandang umum Fraksi itu adalah menindaklanjutinya penyampaisn nota rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban APBD 2019.
"Rapat paripurna dapat dimulai karena telah memenuhi kuota kehadiran anggota DPD sesuai ketentuan berlaku. Dari itu kesempatan pertama diberikan kepada Fraksi Gerindra," katanya.Pandangan umum Fraksi Gerinda, melaui juru bicara, Afrinal Tanjung, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menitik beratkan capaian pelaksana penggunaan anggaran, dan Fraksi Gerindra memberikan apresiasi yang positif.
"Kami memberikan apresiasi yang positif terhadap penyusunan dan pencapaian pengelolaan keuangan daerah tahun 2019," katanya.Dikatakannya bahwa pencapaian pendapatan daerah sebesar 95,84 tahun 2019 sangat dipahami, dan berharap bisa lebih ditingkatkan lagi di tahun berikutnya.Fraksi Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia, Armadi SE, selaku juru bicara juga mengatakan bahwa pertanggung jawabannya bukan serimoni di atas kertas semata."Kemitraan antara DPRD dengan pemerintah perlu dijaga dengan baik agar semua kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan harapan," katanya.
Dia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pihak eksekutif, perlu melakukan pengelolaan tata pemerintahan yang baik, ikut melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu terus melakukan peningkatan pengelolaan keuangan, penyusunan rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk juga penanganan Covid-19, serta bidang kesejahteraan.Berikutnya Fraksi PKS, Feby Rikli, selaku juru bicara dalam kesempatan itu juga menjelaskan bahwa terkait keberhasilan Pesisir Selatan mendapatkan Opini WTP, merupakan salah satu keberhasilan daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan."Secara prinsip Fraksi PKS memberikan apresiasi yang tinggi, dan berharap ini biasa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi," ungkapnya.
Dia juga menjelaskan agar anggaran keuangan daerah terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."Penerimaan Opini WTP jangan dijadikan titik maksimal dalam pengelolaan keuangan daerah, tapi hendaknya dijadikan sebagai titik awal untuk lebih meningkatkan lagi pengelolaan keuangan di masa datang," harapnya.Dari Fraksi Demokrat, melalui juru bicara Hanafi Herman, dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.Dalam kesempatan itu dia menyampaikan penggunaan keuangan dan anggaran daerah hendaknya tetap mencerminkan keterbukaan dan juga transparan.
Selain menyampaikan berbagai masukan, Fraksi Demokrat juga berharap agar pemerintah daerah dapat mendukung sarana penunjang fraksi guna kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan.Sedangkan Fraksi PAN, melalui juru bicara Novermal Yuska, dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2019.
"Fraksi PAN mengapresiasi Pemerintah daerah yang telah sukses meraih Opini WTP, sehingg bisa mendapatkan reward dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 30 miliar. Kami juga mengapresiasi keterbukaan audit keuangan pembangunan rumah sakit baru di Kabun Taranak oleh BPKP, pengelolaan sampah, optimalisasi pembangunan sarana KTM, dan pembangunan Irigasi Jalamu," katanya.
Dia juga menyampaikan agar pembebasan lahan untuk pembangunan bendung irigasi di Tapan dan beberapa kecamatan lainnya yang masih terkendala bisa untuk dituntaskan."Tujuannya agar perencanaan pembangunan fisik tidak terkendala, termasuk juga berbagai kepentingannya rakyat lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan secara umum," ungkapnya.Selanjutnya Fraksi Nasdem, melalui juru bicara, Al Ermon, dalam kesempatan itu juga menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni pada laporan pertanggungjawabannya terhadap penggunaan APBD tahun 2019.
"Dengan keberhasilan Pesisir Selatan memperoleh berbagai prestasi, Fraksi Nasdem menyampaikan apresiasi kepada Bupati Hendrajoni," katanya.Dia juga menyampaikan agar kedepan pemerintah daerah lebih dapat lagi melakukan kajian terhadap potensi pemasukan PAD agar lebih meningkat lagi.Dari Fraksi Golkar, melalui juru bicara Ermiwati, menyampaikan kepada pemerintah daerah agar tetap mengedepankan prinsip protokol kesehatan Covid-19 di masa pandemi saat ini.
"Ini disampaikan demi keselamatan bersama, terkait dengan telah masuknya masa new normal, serta telah dimulainya sekolah dengan sistem tatap muka di daerah ini," katanya.Dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan agar daerah itu dapat merespon dan menindaklanjuti berbagai masukan terkait pengelolaan aset dan keuangan daerah."Tentunya dengan mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas secara profesional, agar pengelolaan dan pemanfaatan aset serta keuangan daerah benar-benar tercapai maksimal," ujarnya.
Selanjutnya dari Fraksi PDI-P melalui juru bicara Sri Kumala Dewi, juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah Pesisir Selatan yang memiliki komitmen tinggi dalam melakukan pengelolaan keuangan sehingga berbuah Opini WTP.Dia dalam kesempatan itu juga menyampaikan sejauh mana upaya daerah dalam menggali sumber PAD dengan potensi yang dimiliki begitu besar."Hal itu dapat tergambar dari realisasi pendapatan selama tahun 2019 yang mengalami selisih yang bisa dikatakan cukup tinggi dari target yang direncanakan," jelasnya.
Terakhir dari Fraksi Bintang Karya Bangsa, melalui juru bicara, Hariyanto, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa otonomi telah memberikan kewenangan besar kepada daerah agar bisa lebih maksimal lagi melaksanakan pembangunan di daerah.Dia mengatakan bahwa pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 yang disampaikan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, dia memberikan ucapan selamat.
Tentunya atas prestasi yang diraih, terutama sekali penghargaan opini WTP."Diharapkan ini bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi di masa depan," ujarnya.Terkait pencapaian kinerja secara umum, Fraksi Bintang Karya Bangsa, mencermati Silva masih terlalu besar."Hal itu disampaikan karena target beberapa kegiatan ada yang tidak tercapi secara maksimal. Namun secara umum semua kegiatan yang dilaksanakan telah berdampak positif terhadap pembangunan daerah, dari itu kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah," timpalnya.Rapat paripurna DPRD tersebut kembali dilanjutkan pada Jumat (17/7) mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi yang digelar Kamis (16/7) tersebut.(r/*w)
SEMOGA BERMANFAAT!
No comments:
Post a Comment