BEM KM UNP Gelar Diskusi Publik, Kritik Kebijakan Menteri Pendidikan

FS.Padang(SUMBAR)-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Negeri Padang (UNP) mengadakan diskusi publik dengan tema “Simpang Siur Pendidikan Indonesia dan Kejanggalan Kebijakan Pendidikan Era Nadiem Makarim” melalui aplikasi Zoom Meeting pada Kamis, (10/10/2020) kemaren.

Acara ini dibuka langsung oleh Presiden BEM KM UNP Ravi Kurnia, dalam sambutannya Ia menyampaikan semoga dengan adanya diskusi ini dapat menyelesaikan dan memecahkan masalah yang terjadi pada pendidikan di Indonesia, dan ia berharap semoga sektor pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik ke depannya.

Pada diskusi ini menghadirkan dua orang pemateri yang paham mengenai pendidikan di Indonesia, yaitu Indra Charismiadji sebagai pemerhati pendidikan nasional dan Zuhad Adji Firmantoro S. H., M. H. yang berprofesi sebagai dosen Universitas Al Azhar Indonesia.

Pada materi pertama Indra Charismiadji selaku pemerhati pendidikan nasional mengatakan pendidikan di Indonesia sangat jauh tertinggal dari negara-negara lain, hal ini diperkuat dengan dokumen publikasi Indonesia Economic Quarterly dalam laporan bank dunia yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia mengalami buta huruf fungsional atau functionally illiterate. Hal itulah yang membuat pendidikan di Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara lain.

Indra Charismiadji

"Pendidikan Indonesia semakin terpuruk dengan adanya PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) seperti sekarang ini. Melihat belum adanya kebijakan yang tepat yang telah diperbuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, bahkan dengan mengeluarkan anggaran kuota sampai dengan triliunan untuk pembelian kuota internet dirasa belum efektif karena tidak semua mahasiswa dan siswa di Indonesia memiliki handphone android dan memiliki sinyal yang bagus di tempatnya tinggalnya," ujar Indra.

Lebih lanjut Indra Charismiadji mengatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim sangat jarang turun ke lapangan sehingga tidak tahu problematika apa yang terjadi pada pendidikan Indonesia sekarang ini, ia berharap menteri pendidikan bisa langsung melihat kondisi-kondisi sekolah di Indonesia, berdiskusi dengan guru-guru dan berdiskusi dengan para siswa dan mahasiswa Indonesia sehingga bisa mengetahui lebih dekat apa permasalahan yang sebenarnya terjadi pada pendidikan di Indonesia. 

Pemateri kedua yaitu Zuhad Adji Firmantoro S. H., M. H. dalam diskuisi ini Ia menyampaikan tantangan dalam PJJ ini terletak pada pengajar dan peserta didik. 

"Dalam melihat kondisi sekarang ini kita tidak boleh melihat dari satu sisi saja tapi harus melihat dari kedua sisi," ungkapnya. 

PJJ ini merupakan program yang tidak dipersiapkan dengan baik karena keadaan pandemi ini, sehingga ketika terjadinya PJJ banyak sekali guru/dosen dan siswa/mahasiswa yang belum bisa beradaptasi karena pembelajaran seperti ini. 

"Bisa dilihat di lapangan masih ada guru-guru yang tidak bisa menggunakan IT dengan baik, masih ada siswa/mahasiswa yang belum memiliki android jadi PJJ ini adalah sebuah program dari menteri pendidikan dan kebudayaan yang tidak dipersiapkan dengan baik," tuturnya.

Ia berharap menteri pendidikan dan kebudayaan dapat memberikan program-program yang lebih baik ke depannya untuk pendidikan di Indonesia.(BEMKM UNP/Humas UNP)