Komisi IV DPRD Sumbar Gelar Hearing Bahas Dampak Pembangunan Jalan Tol Sumbar - Riau

                                                       09 November 2020

FS.Padang(SUMBAR)-Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat dengar pendapat membahas pembangunan tol Sumbar - Riau bersama Duteg Harindo Konsultan, Dinas PUPR Kabupaten 50 Kota, Dinas PUPR Sumbar, Walhi Sumbar dan utusan lima nagari yaitu Nagari Lubuk Batingkok, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Taeh Baru, dan Nagari Gurun.

Nagari-nagari itu berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau. Rapat dengar pendapat untuk membahas bagi masyarakat  terdampak pembangunan jalan tol Sumbar- Riau. 

Yoni candra Ketua Walhi melihat dari Peta detail pembangunan Jalan toll ruas IV bisa mengancam perekonomian karena patok pancang jalan toll itu menggusur persawahan dan rumah padat penduduk.

Masyarakat berharap agar pembangunan jalan toll tetap berjalan tanpa menghabiskan mata pencaharian dan menggusur perumahan padat penduduk.

Yoni berharap kepada pemerintah untuk bijak dalam menentukan patok patok ruas IV jalan toll Payakumbuh ke Pangkalan. Sehingga pembangunan dapat bermanfaat kepada Masyarakat dan pemerintah.

Dari rapat yang berlangsung alot tersebut. jurnalissumbar melihat ada terdengar  dari team Hutama Karya yang hadir  sebagai pelaksana dan  konsultan jalan tol Padang-Pekanbaru mengatakan keberatan untuk menggeser patok tersebut karena akan memakan dana lebih dari perencanaan awal.

Sementara Kepala Dinas PUPR Lima Puluh Kota yunire yunirman mengaku belum sepenuhnya mengetahui tentang patok ruas IV jalan Toll Payakumbuh ke Pangkalan karena selama ini PUPR hanya mendapatkan keterangan tentang proyek besar ini melalui rapat dan sosialisasi bersama kepala daerah saja. Sehingga foto bidang secara detail belum melihat. 

Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat Desrio Putra mengatakan, pihaknya mengharapkan kepada stake holder untuk melakukan sosialisasi secara maksimal dengan melibatkan ninik mamak, wali nagari, agar semua bisa disosialisasi pembangunan jalan tol tersebut.

"Kalau ada masyarakat tidak setuju berikan pemahaman, serta harus ada ganti rugi layak terhadap lahan- lahan masyarakat terdampak pembangunan jalan tol tersebut," ujar Desrio Putra di DPRD Sumbar, Senin, 9 November 2020.

Menurut Desrio,pembangunan jalan tol tidak sama dengan di pulau jawa, dengan hamparan pertanian atau lahan luas mungkin hanya dimiliki oleh satu orang.

"Sedangkan di Sumatera Barat ada kemungkinan pemilik lahan tidak begitu luas, tetapi jika lahannya tersebut terkena dampak pembangunan jalan tol, terus kemana mereka akan pindah. Nah itu harus dicairkan solusinya," ujar Desrio merupakan politisi Gerindra ini.

Lanjut Desrio, pihak perencana tidak mesti mempertimbangkan biaya kompensasi murah, tetapi juga mempertimbangkan dampak paling minim.

"Kita mengingatkan konsultan perencana jalan tol Padang-Pekanbaru agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat terdampak. Aspirasi masyarakat mesti dipertimbangkan dan upaya-upaya pemaksaan ataupun adu domba harus dihindari karena bisa memicu konflik dan menghambat pembangunan jalan tol," ujarnya.

Dikatakan, Desrio Putra, berdasarkan klarifikasi dengan pihak pelaksana, jalur tol tersebut belum diputuskan, atau masih tahap perencanaan awal

“Tapi ada tiga alternatif yang disiapkan pelaksana, yaitu dengan tetap mempertimbangkan supaya tidak banyak pemukiman dan lahan produktif yang terkena serta biaya konstruksi yang tentu lebih rendah. Itu masih tahap desain awal, baru diputuskan mana jalur yang paling tepat. Kemudian, dilanjutkan dengan proses detail enginering design (DED)," ujarnya.