Kepala BPKD Pariaman : 3 Dampak Pandemi Covid terhadap APBD

Kepala BPKD Kota Pariaman, Buyung Lapau

FS.Pariaman(SUMBAR)-Kepala Dinas Badan Pengelola Keuagan Daerah (BPKD) Buyung Lapau mengatakan, semenjak wabah covid mulai melanda secara nasional di bulan Maret 2020, setelah itu keluarlah instruksi dari menteri dalam negeri bahwa seluruh daerah harus melakukan relokasi dan refocusing anggaran.

"Maka kita lakukanlah relokasi anggaran seluruh dinas/OPD yang dinamakan belanja tidak terduga. Yang mana dari segi anggaran awalnya ada sekitar Rp 57 milyar,"ujar Buyung Lapau,

Yang mana lanjutnya, sebagaimana intruksi menteri dalam negeri digunakan untuk bidang kesehatan, pemulihan ekonomi dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19.

"Akhirnya dalam merealisasikan anggaran itu, di perubahan APBD dari perencanaan Rp 57 milyar di anggarkan menjadi Rp 30 milyar dan setelah melihat yang lainnya maka terealisasi lah Rp 28 milyar. Sedangkan sisanya Rp 2 milyar masuk kembali ke kas daerah,"ungkapnya.

Lebih jauh Kepala BPKD (Badan Pengelola Keuagan Daerah) menjelaskan, pemotongan anggaran tiap OPD berfariasi, rata-rata 30% yang mengganggu pada kegiatan fisik.

"Jadi ada di beberapa OPD kegiatan fisiknya yang kita tunda dulu. Contohnya pengadaan tanah untuk taman kota, termasuk di Kominfo. Pembangunan Command Centernya, jadi kita lebih melihat pada skala prioritasnya,"pungkas Buyung

Kecuali lanjutnya, yang bersifat dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pembangunannya masih tetap jalan. "Seperti DAK Kesehatan dan Pendidikan. Tidak dipotong oleh pusat. Jika dilihat secara keseluruhan dana kita terpotong ( tidak disalurkan) oleh pusat dari DAK sekira Rp 72 milyar dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 40 milyar,"pungkasnya.

Lanjutnya, ini dikarenakan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) hanya Rp 32 milyar dari target Rp 54 milyar di 2020.

"Ada tiga dampak atau pukulan oleh pandemi covid ini terhadap keuangan daerah/APBD, pertama transfer dari pusat ke daerah dikurangi, Kemudian PAD berkurang karena kondisi ekonomi akibat covid dan belanja sendiri harus dialokasikan untuk menangani covid,"ulasnya.

Ia juga mengatakan, kondisi keuangan tahun 2020 dengan 2021 bisa dikatakan masih sama, karena anggaran transfer tahun lalu yang terpakai belum juga dikembalikan oleh pusat. (war)