Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Suharjono |
Hingga sekarang daerah tersebut masuk dalam kategori terisolir, hal itu dibuktikan dengan tidak adanya jalan dan jembatan permanen. Begitupun dengan aliran listrik, masih menggunakan tenaga Surya.
“ Belum ada realisasi anggaran dari Kabupaten, Provinsi hingga pusat untuk membantu Jorong Simamonen. Diharapkan ada perhatian khusus dari pemerintah, mengingat daerah itu sangat butuh anggaran dalam membangun infrastruktur publik,” kata Suharjono saat ditemui wartawan, Selasa (13/4) di ruang kerjanya.
Suharjono menambahkan, bukti lain saking terisolirnya Jorong Simamonen, jika ada masyarakat yang akan dirawat ke rumah sakit, mereka harus ditandu melewati jalan bergelombang sepanjang 15 kilometer, hingga sampai ke Kenagarian Langguang.
“Hanya sampai Nagari Langgung lah mobil ambulan bisa jalan. Jika terus ke Simamonen hanya bisa diakses dengan motor, dan mobil jenis double gardan,” katanya.
Dia mengatakan, masyarakat yang berdomisili di Simamonen sebanyak 800 Kepala Keluarga (KK), 400 KK di Simamonen Hilir dan 400 KK nya lagi di Simamonen Mudik. Belum lengkap rasanya jika masih ada daerah yang sulit diakses di Sumbar. Daerah ini dinilai belum merasakan pembangunan yang adil dan merata.
“ 800 KK bukan lah jumlah yang sedikit, sebagai bagian dari NKRI mereka layak mendapatkan keadilan pembangunan yang merata,” katanya.
Dia menegaskan, membantu daerah terisolir merupakan kewajiban pemeritah, jangan diperhitungkan lagi soal kewenangan, mari bersama-sama membangun daerah. Khusunya yang berstatus terisolir.
“Khusus untuk jembatan hanya jembatan gantung yang ada di Simamonen dan sekarang kondisinya butuh perbaiakan. Jembatan ini di bangun saat saya menjabat anggota DPRD Kabupaten Pasaman,” katanya.
Lebih rinci dia menjelaskan, secara geografis Kampung Simamonen terdiri dari dua Kejorongan yaitu Jorong Simamomen Hilir dan Jorong Simamonen Mudik.
Rata-rata mata pencarian penduduk setempat banyak di sektor Pertanian yaitu petani Karet, Sawah, dan Serai Wangi. Sekitar 70 Persen warga setempat hidup dibawah garis kemiskinan.
Saat ini masyarakat setempat hanya menikmati fasilitas pendidikan berupa satu Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA satu atap, dan Polindes.
Kondisi masyarakat setempat saat ini ditambah dengan buruknya infrastruktur akses transportasi.
Sehingga menyulitkan warga setempat untuk menjangkau berbagai kebutuhan dan pengangkutan hasil pertanian masyarakat.
Sementara itu Anggota DPRD Sumbar asal Pasaman lainnya, Muzli M Nur meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat, terus meningkatkan komunikasi dengan pemerintah provinsi (Pemprov).
Komunikasi tersebut dilakukan agar aspirasi masyarakat tersalurkan untuk dibagunkan infrastruktur yang layak.
" Kebutuhan infrastruktur sangat mendesak, terutama jalan dan jembatan di Kabupaten Pasaman , " katanya. (f***i)
No comments:
Post a Comment