Penyebabnya karena banyaknya Keramba Jaring Apung (KJA) yang belum tertata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung danau, sehingga terjadi penurunan kualitas sumber air danau, hingga berstatus hipertropik (cemar berat)
Hal ini disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Danau Maninjau Sebagai Destinasi Pariwisata melalui virtual bersama Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy yang juga dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumbar di ruang rapat Kantor Gubernur, Selasa (18/5/2021).
Menko Marves mengatakan, pada 2019 Danau maninjau telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Berdasarkan data LIPI, terdapat 22.078 unit KJA yang beroperasi di Danau Maninjau. Jumlah tersebut melebihi 3,5 kali lipat daya tampung.
"Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau membatasi jumlah KJA hingga 6.000 unit, itu pun tidak bisa menjamin kelestarian Danau Maninjau," ungkapnya.
Aktivitas budidaya KJA menyumbang 91 persen beban pencemaran di Danau Maninjau. Limbah tersebut meningkatkan kandungan nitrat dan fosfor di dalam udara sehingga status trofik air Danau Maninjau pada 2019 adalah hipertrofik (tinggi akan unsur organik).
Berdasarkan hasil penelitian LIPI pada 2017, 95 -97 persen dari total volume danau kandungan oksigen sangat rendah . Oleh karena itu, hanya 3-5 persen luasan volume Danau Maninjau yang bisa menjadi tempat kehidupan biota.
Lanjut Menko Marves kembali menjelaskan, bahwa volume sedimen yang harus disedot adalah sebesar 2.745.000 m3. Penyedotan sedimentasi akan dilakukan dengan menggunakan alat Drag Flow Pump. Kapasitas Drag Flow Pump yang akan digunakan sebesar 1.000 m3 / jam selama 2.745 jam.
"Semua itu membutuhkan biaya penyedotan sedimentasi sebesar 2.745.000 m3 adalah sebesar Rp 237 Miliar dengan waktu operasi selama 65 minggu. Biaya tersebut termasuk biaya penggunaan alat," jelasnya.
Kemudian Luhut Binsar Pandjaitan berharap bisa menciptakan kawasan Danau Maninjau menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan dan berkualitas melalui revitalisasi kawasan Danau Maninjau dan juga dimanfaatkan sebagai lokasi sumber air PLTA .
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan revitalisasi kawasan Danau Maninjau sangat penting, karena sudah masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional.
Menurutnya potensi wisata di kawasan Danau Maninjau sangat besar, baik di sisi alam, kuliner, budaya dan sejarahnya. Bahkan kawasan ini juga kampungnya tokoh-tokoh besar seperti Buya Hamka dan banyak lainnya.
"Insya Allah, adanya objek wisata Geopark Danau Maninjau, masyarakat kita akan bisa merasakan manfaatnya. Kemudian kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata religi. Apalagi Maninjau tempat kelahiran Buya Hamka. Yang nanti bisa ramai dikunjungi oleh wisatawan dari Malaysia," sebut Mahyeldi.
Daya tarik wisata alam, dan lokasi terbaik para layang di Sumbar. Oleh karena itu potensi yang dimiliki Danau Maninjau dan Singkarak ini memang sangat berpengaruh penting bagi Sumatera Barat.
"Sesuai apa yang dikatakan Menko Marves, kami berharap bagaimana tahapan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Menteri dan di bawah koordinasi Pak Menko kita siap untuk memberikan dukungan," terangnya.
Gubernur Sumbar mengatakan, secara historis, geografis dan yuridis Danau Maninjau memiliki peluang yang kuat untuk diangkat jadi daerah tujuan wisata berskala nasional. Bahkan jauh sebelum pandemi Covid-19 Danau Maninjau juga jadi kawasan kunjungan wisata berskala internasional.
"Tidak hanya itu, Danau Maninjau juga telah ditetapkan secara nasional sebagai Geopark Ngarai Sianok-Maninjau yang sudah masuk Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG)," ujarnya
“Ini suatu paket komplit yang bisa diusung menjadi wisata unggulan. Belum lagi ada wacana pembangunan kereta gantung oleh Bupati sehingga potensinya jadi semakin besar,” imbuhnya.
Mengarahkan potensi dan masyarakat yang ada di danau Maninjau bersama dengan Bupati Agam. Kemudian sekaitan dengan alih usaha maka pemprov Sumbar juga akan berkoordinasi dengan Bupati Agam untuk mencari alternatif alternatif.
"Insya Allah kami akan menugaskan beberapa SKPD terkait untuk mencari jalan alternatif. Melalui Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan juga dinas terkait lainnya," kata Mahyeldi.
Selanjutnya Gubernur Mahyeldi berharap dapat dukungan dari Menko Marves dan menunggu kebijakan dan langkah-langkah yang akan disepakati oleh Kemenko Marves.
BIRO HUMAS SETDA SUMBAR
SEMOGA BERMANFAAT!
No comments:
Post a Comment