Wakil Bupati Asahan Secara Virtual Ikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

                                                                   14 Juni 2021

FS.Asahan(SUMUT)-Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si, mengikuti pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam Negeri, bagi Bupati /Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota secara Virtual. Diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri).

Pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri dibuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, secara virtual, (14/6).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kemendagri Dr Teguh Setyabudi, M.Pd, dalam laporannya, menyampaikan, pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri dilakukan dengan sistem gabungan tatap maya dan tatap muka.

Pertemuan tatap maya dilaksanakan selama lima hari tanggal 14 sampai 18 Juni, sedangkan tatap muka dilaksanakan selama tiga hari.

Pelatihan kepemimpinan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepala daerah tentang pemerintahan daerah.

Selama pelatihan kepala daerah akan diberi materi enam rumpun, seperti demokrasi, kepemimpinan, dan pemberantasan korupsi. Keenam rumpun tersebut akan diramu dalam 18 mata pembelajaran.

Oleh Mendagri Tito Karnavian, dalam amanatnya menyampaikan, kepala daerah harus memiliki konsep yang jelas tentang arah pembangunan daerah.

Kepala daerah harus memiliki konsep pembangunan, hal ini penting mengingat masa jabatannya yang lebih singkat yaitu hanya sampai tahun 2024,” tuturnya Tito.

Dalam menyusun konsep pembangunan harus menpedomani RPJM nasional dan provinsi serta kebijakan pusat lainnya.

Mendagri Tito, menyampaikan, tiga hal menjadi perhatian pemerintah, yaitu pertama, pembangunan sumber daya manusia (SDM) Pendidikan dan kesehatan.

Dibidang SDM, upaya pencegahan stunting perlu menjadi perhatian daerah, dengan memberikan makanan tambahan terhadap ibu hamil dan balitanya.

Berikutnya, pembangunan infrastruktur dalam rangka mempermudah akses masyarakat dan konektifitas antar daerah.

Sedangkan ketiga, mempermudah regulasi bagi penanaman investasi dalam rangka memacu pembangunan daerah. Kepada kepala daerah untuk melakukan inventarisasi terhadap Perda yang menghambat investasi, " Imbuhnya Tito.

(Dorman)