"Anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan TPA di Sumbar cukup besar sekitar Rp34 miliar. Jika tidak memungkinkan semua menggunakan APBN kita siapkan dana pendamping dari APBD," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat selesai peninjauan bersama Nani Hendiarti Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Aia Dingin Kota Padang, Jum'at (24/9/2021).
Rencana pengembangan untuk TPA Aia Dingin Padang direncanakan dilengkapi dengan pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) yang berfungsi untuk memusnahkan sampah sekaligus menjadi bahan penghasil energi.
Sementara untuk TPA Regional Payakumbuh dengan pembangunan sel baru untuk mengantisipasi kondisi yang sudah kelebihan kapasitas.
Gubernur Mahyeldi menyebut persoalan TPA ini sangat mendesak mengingat banyak persoalan sosial yang akan mengiringi jika tidak diselesaikan secepatnya.
TPA Aia Dingin Padang diperkirakan akan penuh pada 2026 jika tidak segera diantisipasi sedangkan TPA Regional Payakumbuh terancam jebol karena kelebihan kapasitas.
"Anggaran pendamping dari APBD akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, sementara anggaran untuk pengembangan lain diharapkan melalui APBN," katanya.
Wali Kota Padang Hendri Septa mengungkapkan produksi sampah di kota itu mencapai 450 ton perhari dengan 70 persen diantaranya adalah sampah organik.
Saat ini TPA Aia Dingin masih bisa menampung sampah itu, namun diperkirakan 2026 sudah penuh dan tidak bisa dimanfaatkan jika tidak ada pengembangan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar Siti Aisyah mengatakan RDF di TPA Aia Dingin Padang sangat tepat karena dekat dengan PT Semen Padang yang akan memanfaatkan hasil pengolahan sampah itu sebagai bahan bakar.
Sedangkan untuk TPA Regional Payakumbuh lebih tepat menggunakan Bioteknologi seperti dengan maggot.
Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, Nani Hendiarti mengatakan untuk pembangunan RDF di TPA Aia dingin lahan yang tersedia harus sudah clear and clean.
"DED juga harus segera disiapkan," ujarnya.
Ada beberapa alternatif pendanaan yang bisa digunakan yaitu APBN atau swasta karena saat ini cukup banyak swasta yang tertarik berinvestasi di bidang sampah.
Untuk TPA Regional Payakumbuh pihaknya segera mengkoordinasikan dengan Kementrian PUPR untuk dicarikan solusi terbaik.
Dalam rakor itu juga membahas rencana pengolahan sampah dan pusat pengolahan insinerator LB3 Medis Provinsi Sumatera Barat yang juga sangat mendesak karena produksi sampah itu sekitar 7 ton perhari dari banyak Rumah Sakit, Tempat Isolasi Mandiri dan Puskesmas.
Turut hadir pada acara itu, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutan Republik Indonesia (KLHK RI) Sinta Saptarina Soemiarno, Kepala Balitbang Prov Sumbar Reti Warda, Kepala Dinas PUPR Sumbar dan Pihak Semen Padang serta tamu undangan lainnya.
(BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR)
SEMOGA BERMANFAAT!
No comments:
Post a Comment