"Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempertahankan Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut adalah berkat soliditas dari kepala daerah hingga OPD," kata Gubernur Mahyeldi.
Ia mengatakan ada beberapa strategi untuk mempertahankan WTP diantaranya komitmen dari kepala daerah hingga OPD untuk patuh dalam pelaporan keuangan daerah.
Komitmen tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan tindaklanjut terhadap evaluasi BPK sehingga persoalan terkait temuan-temuan bis diselesaikan dengan baik.
Kemudian dibutuhkan upaya untuk peningkatan SDM terutama bagi ASN bidang keuangan. Dengan SDM yang tangguh pertanggung jawaban keuangan hingga pelaporan bisa dilakukan sesuai aturan.
"ASN juga harus memahami semua aturan terkait keuangan daerah sehingga tidak ada yang ragu-ragu untuk melaksanakan kegiatan," ujarnya.
Penguatan terhadap SDM keuangan tersebut bisa dilakukan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk penegak hukum, BPKP hingga Perwakilan BPK.
Penguatan juga perlu dilakukan bagi panitia pengadaan barang dan jasa serta inspektur sehingga keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan bisa dipertanggungjawabkan.
Kekompakan dan soliditas antara kepala daerah juga mendukung capaian Opini WTP. Dengan soloditas itu maka OPD nyaman untuk bekerja sehingga tidak ada penyimpangan.
"Persoalan yang seringkali menjadi temuan adalah aset daerah karena itu mengoptimalkan aset juga bisa menjadi kunci," kata Gubernur.
Apalagi saat ini juga ada pemeriksaan pendahuluan BPK. Walaupun belum semua tapi hasilnya bisa ditindaklanjuti segera.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho, S.E., MBA mengatakan penghargaan Pemerintah Republik Indonesia yang diserahkan itu adalah atas capaian WTP LKPD 2020.
Kepala Kanwil DJPb selaku perwakilan dari Kementerian Keuangan didaerah menyerahkan penghargaan berupa plakat dan piagam kepada Gubernur Sumatera Barat atas capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempertahankan Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut.
Kemudian Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah menyerahkan penghargaan kepada Walikota dan Bupati se-Sumatera Barat atas capaian opini WTP.
Selain penyerahan penghargaan, dilaksanakan juga kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2021.
Heru mengatakan penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi Pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang telah disajikan secara wajar dalam semua aspek yang material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Adapun, kegiatan penandatanganan Nota Kesepakatan ditujukan untuk peningkatan ketersediaan data dan informasi untuk kebutuhan laporan manajerial pengelolaan keuangan, analisis fiskal regional dan publikasi kepada masyarakat baik pada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat maupun Pemda Provinsi Sumatera Barat.
Disamping itu juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan publik.
Ia menyebut sampai 2020, terdapat 17 Pemda di Sumbar yang telah berhasil mencapai opini WTP 5 kali berturut-turut dan 19 Pemda berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD di tahun 2020. Dengan capaian ini, akan diserahkan penghargaan Plakat kepada 17 Pemda dan Piagam kepada 19 Pemda tersebut.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa capaian WTP ini merupakan prestasi yang membanggakan dikarenakan dapat dicapai pada situasi pandemi COVID-19. ***
(BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR)
SEMOGA BERMANFAAT!
No comments:
Post a Comment