Besok KISB Bedah Ketentuan Pidana Informasi Publik

Adrian Tuswandi

FS.Padang(SUMBAR)-Pasal pidana informasi termaktub pada Bab IX UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Pasal-pasal pidana tersebut ada di Pasal 51 sampai 57, itu faktanya bahwa UU KIP punya karakteristik regulasi tersendiri, tapi sejak UU KIP efektif berlaku 11 tahun lalu pasal-pasal itu seakan berada di lorong hampa," ujar Komisioner membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Sumatera Barat (KISB), Adrian Tuswandi didampingi Panitera Pengganti KISB, Kiki Eko Saputra, pada pers relisesnya, Senin 22 November 2022.

Menurut Adrian, komisioner dua periode di KISB itu, ada banyak faktor penghambat dan ke tak adaan regulasi tindak lanjut terkait pidana informasi publik tersebut, sehingga pasal-pasal itu seperti ada dan tiada saja.

"Besok (Selasa 23 November 2021,red) di Truntum Hotel (Grand Inna) KISB menggelar Foccus Group Discusian (FGD) dengan tema Ketentuan Pidana UU 14 Tahun 2008, Problem dan Ketentuan Hukum Penerapannya," ujar Adrian.

Adrian biasa disapa Toaik oleh kalangan jurnalis dan penggiat keterbukaan infomasi publik di Sumbar mengatakan FGD besok (Selasa, red) adalah  bagian dari ikhtiar KISB.

"Hasil FGD adalah rekomendasi yang akan disampaikan ke KI Pusat dan stakeholder penegakan hukum, supaya pasal pidana informasi itu tidak menjadi macan kertas saja," ujar Adrian.

Sementara Kiki Eko Saputra mengataka  FGD akan menghadirkan narasumber lintas lembaga.

"Ada bang Adrian (komisioner KISB), Polda Sumbar, Kejati Sumbar, Pengadilan Tinggi Sumbar dan Pakar Hukum Pidana dari Unand," ujar Kiki.

Pembahasan FGD kata Adrian tentu akan merujuk ke soal unsur pidana informasi publik, pertanggungjawaban pidana, dan prosedur pemidanaan yang dilakukan.

"Semoga FGD besok mendapatkan solusi dalam penerpaan Bab XI ketentuan pidana di UU 14 tahun 2008," ujar Adrian. (kisb)