Bupati Surya Hadiri Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

                                                       30 November 2021

FS.Asahan(SUMUT)-Bupati Asahan H. Surya B.Sc.hadiri acara Revitalisasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Selasa (30/11). Acara digelar di Aula Kantor KPKNL Jln. Prof. HM. Yamin no. 47 Kisaran.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran Agus Budianta, SE, MM. menyampaikan acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor KPKNL.

Harapannya kepada Bupati dan unsur Forkopimda untuk sama sama bersinergi dalam mewujudkan Kabupaten Asahan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pencanangan Zona Integritas yang di laksanakan Kantor KPKNL hari ini merupakan wujud keseriusan dalam menciptakan Kantor KPKNL menjadi kantor yang bebas Korupsi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati H. Surya mengucapkan selamat sekaligus mendukung atas diselenggarakannya revitalisasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Asahan mengucapkan selamat atas pencanangan WBK dan WBBM di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran
pada hari ini. Ini merupakan momen yang sangat penting serta menjadi semangat bersama untuk mewujudkan kelembagaan KPKNL semakin professional, berintegritas, bekerja keras, berkomitmen dan bekerja sehingga mampu menjadi pilar reformasi birokrasi yang saat ini menjadi tuntutan publik," kata Bupati.

 
Bupati menjelaskan, pembentukan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bersih dan Korupsi (WBK)dan WBBM merupakan program Kementerian PANRB yang
memiliki tujuan untuk mengajak seluruh badan atau lembaga pemberi layanan publik untuk turut serta menciptakan
kepercayaan publik yang tinggi dengan kinerja bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

 
Karena itu, lanjut Bupati, Pembentukan zona integritas menjadi indikator penting bagi tercapainya tujuan pembangunan
berkelanjutan yaitu mengembangkan lembaga pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan.
(Yohanna CS)