Rapat pelaksanaan evaluasi dan persiapan pengawasan pemilu 2024 juga menghadirkan nara sumber dari akademisi yang juga Rektor Universitas Eka Sakti Otong Rosadi, juga ketua Bawaslu Surya Efitrimen dan kordinator bidang pengawasan Vifner, diadakan Kamis (2/12/2021), di gedung Bawaslu Sumbar, jalan Pramuka, Padang, Sumatera Barat.
Pada kesempatan tersebut, ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen mengatakan, pemilu pada tahun 2024 diadakan dalam dua tahapan, yakni pemilu DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/kota, juga pemilihan Presiden, pada bulan Mei, dan pemilihan kepala daerah pada November 2024.
Meskipun pemilu masih dianggap lama lagi, namun Bawaslu Sumbar perlu mempersiapkan pengawasan dalam menyongsong pemilu 2024 tersebut.
Ketua Bawaslu juga memberi gambaran kalau untuk Indonesia, pada pemilu 2024 akan ada pilkada untuk provinsi, kabupaten dan kota, sebanyak 541 daerah, maka akan ditunjuk pejabat dalam melaksanakan tugas kedaerahan, menjelang ditetapkannya hasil pilkada, untuk melantik serta mengangkat kepala daerah defenitif hasil pilkada.
Surya Efitrimen juga mengatakan, terkait kesiapan Bawaslu dalam menghadapi pemilu, saat ini sedang diadakan rekrutmen di tingkat pusat dan akan dilantik pada 9 November 2022 mendatang, demikian untuk tingkat provinsi, juga akan diadakan rekrutmen karena masa jabatan sudah berakhir, untuk Sumbar sendiri masa jabatan hanya sampai Desember 2022.
"Ditengah persiapan pembentukan jajaran penyelenggara pemilu, akan ada dinamika yang juga akan mempengaruhi persiapan pemilu dan pilkada 2024," ulas Surya Efitrimen.
Dia juga mengatakan, untuk saksi perlu ditingkatkan kesiapannya, dengan cara memberi pembekalan lebih matang lagi.
"Kita lakukan rapat ini kami dari Bawaslu Sumbar menghimpun semua masukan dari berbagai pihak, termasuk partai politik, dan selanjutnya akan menjadi bahan bagi kami dalam rapat dengan Bawaslu RI nantinya," tukuk Surya Efitrimen.
Pernyataan ketua Bawaslu dipertegas Anggota Bawaslu Sumbar, Vifner yang menilai evaluasi dan proses persiapan pengawasan pemilu 2024 yang dilakukan Bawaslu Sumbar merupakan sebagai upaya pihaknya dalam menyongsong pemilu 2024 nanti.
"Soalnya, pemilu dan pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan itu jelas jauh berbeda sekali dibanding pemilu serentak 2019 kemarin, bahkan pelaksanaan prosesnya lebih berat dari pemilu sebelumnya," ujar Vifner.
Kenapa begitu, tanya Vifner, karena penyelenggaraannya di suasana kondisi yang tidak normal.
Kemudian Vifner menjelaskan, hal yang jadi kekhawatiran bagi pengiat pemilu dengan pelaksanaan pemilu serentak pada 2024, adalah adanya beberapa hal yang perlu diperbaiki.
Diantaranya tahapan dalam proses penghitungan surat suara, karena dalam pemilu serentak ini cukup menguras stamina dari petugas TPS yang melakukan penghitungan suara hasil pemilihan.
"Sebab, dalam pemilu serentak 2019 kemarin, cukup banyak kertas suara yang dihitung petugas, sementara waktu penghitungannya ada batasan. Ini jelas menguras stamina petugas TPS," jelas Vifner.
Hal lain disampaikan Vifner, yakni menyangkut permasalahan kerawanan pelaksanaan pemilihan yang kerap dihadapi Bawaslu.
"Pasalnya untuk persoalan yang satu ini, Bawaslu dianggap mesti bertanggung jawab untuk bisa selesaikan permasalahan potensi pelanggaran pemilihan," kata Vifner.
Sementara Otong Rosadi banyak membahas, masalah hukum politik, dan tata-cara bersengketa dalam penyelenggaraan pemilu.(Wi)
SEMOGA BERMANFAAT!
No comments:
Post a Comment