"Sebelumnya kita membayangkan waqaf itu untuk masjid dan sekolah. Padahal banyak jenis waqaf lain yang bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan ekonomi umat," kata Gubernur Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Badan Waqaf Indonesia (BWI) Sumbar di Aula Bank Syariah Indonesia Padang, Sabtu (25/12/2021).
Menurut Mahyeldi banyak potensi waqaf yang bisa digerakkan untuk kepentingan masyarakat. Saat ini Sumbar tengah fokus ke bidang pertanian. Ada program untuk menanam jagung dan ada yang siap membantu benih 200 ton dengan pembayaran setengah hasil. Ini bukti waqaf memiliki banyak potensi.
Ia mengatakan alasan Presiden Joko Widodo meluncurkan program Waqaf Uang adalah karena Islam yang memiliki konsep menyelamatkan masyarakat secara rill. Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan besar terhadap negara, solusinya adalah memaksimalkan potensi umat yaitu waqaf karena potensi waqaf jauh lebih besar dari zakat.
Mahyeldi menilai konsep pusako tinggi di Minangkabau mirip dengan waqaf yang tidak bisa dijual. Namun bisa diinvestasikan sehingga manfaatnya bisa terus diambil untuk mensejahterakan masyarakat, ummat itu sendiri.
Potensi masyarakat yang ber KTP Sumbar sangat besar. Menurut data, transaksi orang ber KTP Sumbar itu mencapai Rp37 triliyun pertahun di Jakarta. Itu belum termasuk para perantau.
"Bayangkan potensi tersebut jika diinvestasikan. Ini akan menjadi solusi untuk menjawab permasalahan bangsa. Karena itu Sumbar menjadi percontohan untuk pengelolaan wakaf. Karena ketika permasalahan umat terselesaikan maka sebagian masalah bangsa juga terselesaikan," kata Mahyeldi.
Di Sumbar inventarisasi potensi sudah dilakukan. Nadzir / badan yang mengelola zakat akan disiapkan agar pengelolaannya dapat lebih profesional serta membawa kebaikan untuk umat.
Sementara itu Ketua BWI Perwakilan Sumbar Dr. H. Japeri MM mengatakan pihaknya terus mensosialisasikan hakikat waqaf untuk kemaslahatan ummat di dunia.
"Alhamdulillah, sebagian masyarakat sudah sangat memahami perintah Allah ini. Namun khusus di BWI kita masih punya kendala yaitu kurangnya SDM,"katanya.
Ia berharap BWI bersama pemerintah daerah sebagai pilot proyek provinsi waqaf dapat bekerja lebih aktif dan maksimal agar masyarakat yang membutuhkan terutama yang terimbas COVID-19 dapat merasakan manfaat.
Dalam kesempatan itu ia juga melaporkan bahwa dari 19 Kab/Kota di Sumbar tinggal Kab.Kep. Mentawai belum membentuk BWI.***
(BIRO ADPIM SETDA. PROV SUMBAR)
No comments:
Post a Comment