Gubernur :Mahyeldi Jumlah Penganggur Terbuka Sumbar Menurun pada 2021 jadi 6,52 persen

                                                        07 Desember 2021

FS.Padang(SUMBAR)-Angka pengangguran terbuka di Sumatera Barat berdasarkan data BPS menurun menjadi 6,52 persen pada 2021 dibandingkan 2,58 pada periode yang sama pada 2020.

"Meski masih dalam kondisi pandemi tapi tingkat pengangguran di Sumbar menurun dari tahun 2020,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi saat menyambut rombongan Komisi IX DPR RI di Auditorium Gubernuran, Selasa (7/12/2021).

Lebih rinci Mahyeldi menyampaikan jumlah penduduk usia kerja Sumbar pada 2021 sebanyak 4,76 juta yang meliputi angkatan kerja 2,7 juta dan 1,1 juta bukan angkatan kerja. Dari data itu jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,58 juta dan yang menanggur 179.950 orang atau 6,52 persen 

Sekaitan pandemi COVID-19, pada 2021 terdapat 313.850 penduduk usia kerja yang terdampak, turun dari 2020 yaitu berjumlah 531.560 orang.

"Sementara itu Pemprov Sumbar juga telah menetapkan UMP tahun 2022 sebesar Rp2,512.539 naik 1 persen lebih dari tahun ini yang berjumlah Rp2,488.041," ujar Mahyeldi.

Ia menyebut dalam penetapan itu Pemprov Sumbar telah melalukan beberapa upaya diantaranya melakukan sosialisasi penetapan UMP pada perusahaan, melakukan bimtek dan pengawasan serta pembinaan terhadap implementasi UMP.

"Kami berharap kedatangan Komisi IX hari ini bisa memberikan masukan untuk dijadikan pertimbangan bagi Sumbar ke depan," katanya.

Ketua rombongan Komisi IX, Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP, M.Kep mengatakan saat ini komisi tersebut membagi kelompok, satu ke Sumbar, ada yang ke Bali dan sebagian keluar negeri.

Kunjungan spesifik ke Sumbar berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 untuk melakukan pengawasan terhadap penetapan dan implementasi UMP 2022.

"Komisi IX membidangi dua sektor yaitu ketenagakerjaan dan kesehatan. Dua sektor ini sangat komplek namun juga sangat fundamental," katanya.

Ia menyebut kunjungan yang dilakukan dalam rangka evaluasi penetapan UMP 2022. UMP telah ditetapkan berdasarkan PP 36 tahun 2021. Pada satu sisi penetapan itu memberikan jaminan kepada pekerja untuk mendapatkan upah layak namun di sisi lain masih ada polemik antara perusahaan dan serikat pekerja.

"Karena itu penting untuk turun langsung melihat kondisi di Sumbar untuk dijadikan bahan untuk disampaikan pada mitra kerja sekaligus bahan yang akan dibawa dalam rapat komisi," ujarnya.

Rombongan IX DPR RI yang hadir adalah  sebagai ketua Tim, Rahmad Handoyo, S.PI, MM, Drs. H. Zulfikar Achmad, Hasan Saleh dan H. Alifuddin, SE, M.M.***

(BIRO ADPIM SETDAPROV SUMBAR)