Walikota Pariaman Rakor bersama Kepala Desa Dan Lurah Sekota Pariaman

FS.Pariaman(SUMBAR)-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) adakan Rakor (Rapat Koordinasi) bersama Kepala Desa dan Lurah se-Kota Pariaman, pada Kamis (16/11) di Safari Inn Pariaman.

Genius Umar mengatakan Rakor tersebut, diadakan dengan tujuan untuk melakukan harmonisasi program-program kegiatan antara Desa dan Kota.

Kemudian Genius Umar juga ingin meninjau sejauh mana program pembangunan Desa terlaksana, sejauh mana Pemerintahan Desa terlaksana, serta ingin mengatahui juga sejauh mana pembinaan masyarakat di Desa telah terlaksana.

“Dalam Rakor ini saya juga melakukan dialog interaktif dengan kepala desa dan lurah, tentang program desa yang telah terlaksana dan belum terlaksana, seperti program pariwisata, pertanian, water front city, dan lain sebagainya, sehingga hasil dari diskusi ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah kota apakah kegiatan tersebut sudah sinkron dengan program pemerintah kota yang telah ada atau belum, dan program apa saja yang perlu dibenahi kedepannya”, ungkap Genius Umar.

Diakhir sambutannya Genius Umar juga menyampaikan bahwa selama tiga tahun terakhir ini, telah banyak penghargaan nasional yang telah kita raih, salah satunya adalah penghargaan di bidang pembangunan desa, dan untuk tahun 2021 Kota Pariaman telah bisa meraih Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2021 oleh Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, sebagai terbaik 3 (tiga) Nasional Kategori Desa Digital.

Sementara itu Kepala DPMDes Kota Pariaman Hendri menjelaskan, bahwa kegiatan yang di laksanakan ini adalah untuk menyamakan persepsi antara pemerintah desa dengan pemerintah kota, dan rakor ini juga merupakan bagian daripada pembinaan desa tersebut.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa desa adalah pemerintahan terdepan kita untuk ikut melaksanakan pembanguna di tingkat desa, apalagi sekarang sudah ada dana desa. Jadi dana desa tersebut harus bisa dikelola dengan baik dan dilaporkan setiap tahunnya, sehingga penggunaan dana desa ini, bisa memenuhi kriteria akuntabilitas, partisipatif dan juga kriteria informative, dan bisa diakses oleh semua orang, sehingga dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat betul-betul bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi dan kesehjateraan masyarakat”, pungkas Hendri. (wrm)