Rombongan yang dipimpin Kasubag Protokol dan Humas, Dahrul Idris, STTP, dan Ketua FWP-SB, Novrianto, Kamis (31/3/2012) berkunjung ke DPRD Kepri di Kota Tanjung Pinang. Rombongan yang mengikut sertakan sejumlah wartawan dan staf sekretariat DPRD Sumbar, diterima oleh Isnaini Bayu Wibowo, Kasubag Umum dan Kehumasan Setwan DPRD Kepri.
Dalam pengantarnya, Dahrul Idris menyampaikan bahwa tujuan studi tiru FWP-SB ini, tidak lain untuk melihat sejauh mana pengelolaan kerjasama media cetak, elektronik dan online di Sekretariat DPRD Kepri.
"Karena itu kita membawa rekan-rekan wartawan yang selama ini bermangkal liputannya di DPRD Sumbar dan tergabung di FWP-SB untuk melihat langsung, bagaimana sistem kerjasama yang dibangun oleh Sekretariat DPRD Kepri. Semoga ada yang bisa kita ambil, dalam memperkuat kemitraan wartawan dengan DPRD Sumbar," ujar Idris.
Sementara itu Bowo mengatakan bahwa sejauh ini di DPRD Kepri belum terbentuk sebuah lembaga yang mewadahi wartawan seperti FWP-SB di DPRD Sumbar.
"Di Kepri, sejauh ini memiliki media yang sangat banyak, khususnya media online. Namun kami di pihak DPRD, agak kesulitan melakukan kerjasama media mengingat belum adanya regulasi yang jelas dari Dewan Pers terkait verifikasi media, karena belum ada Petunjuk Pelaksanaan (PP) dari Dewan Pers," ujar Bowo.
Meski begitu, lanjut Bowo, saat ini pihak sekretariat DPRD Kepri masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) terkait kerjasama media agar regulasinya jelas.
"Kita memang berharap, Pergub terkait kerjasama ini bisa segera terbit, agar kerjasama dengan media lebih jelas dan terarah. Saat ini kerjasama yang kita bangun baru bersifat berdasarkan kegiatan," kata Bowo.
Ketua FWP-SB Novrianto Ucok menjelaskan bahwa FWP-SB lahir atas keinginan sejumlah wartawan senior di Sumbar, pada tahun 1998 lalu. Niatnya, agar ada forum silaturahmi bagi sesama wartawan yang bertugas meliput di DPRD Sumbar, serta mempermudah komunikasi antara wartawan peliput dengan pihak DPRD Sumbar, khususnya kalangan sekretariat.
"Alhamdulillah, sejak terbentuknya FWP-SB, maka komunikasi dengan pihak dewan, khususnya dengan sekretariat berjalan dengan baik. Khususnya koordinasi terkait liputan kegiatan-kegiatan DPRD secara kelembagaan," ujar Ucok, sapaan akrab Novrianto di kalangan rekan media dan tokoh Sumbar.
Satu yang juga harus diperhatikan, lanjut Ucok, organisasi yang dibentuk, sebaiknya juga dilengkapi dengan akte notarisnya, sehingga organisasi tersebut bisa lebih terarah dan punya kekuatan hukum.
"Dengan berbadan hukum, maka semua kegiatan tidak lagi terhambat, terbukti kami sudah membawa beberapa wartawan melakukan UKW ke LPDS Jakarta," tutup Ucok.(fwp-sb)
SEMOGA BERMANFAAT!
No comments:
Post a Comment