Bupati Pessel Minta Wali Nagari Kawal Program Bansos

                                                                        03 Juni 2022

FS.Pessel(SUMBAR)-Semua walinagari diminta agar terus mengawal berbagai program bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan kepada masyarakat. Baik bantuan dalam bentuk pangan non tunai, maupun Program Keluarga Harapan (PKH).  

Tujuannya agar penyaluran berbagai program bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran, dan sampai kepada yang berhak.

Ketegasan itu disampaikan sebab berbagai program yang bertujuan untuk penanganan kemiskinan itu, merupakan komitmen pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah, termasuk juga di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, mengatakan Jumat (3/6) bahwa penyaluran bantuan yang tepat sasaran, akan memberikan manfaat yang besar bagi daerah dan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan.

"Melalui bantuan ini pula, maka ancaman lonjakan harga dan kelangkaan pangan di masyarakat bisa pula diantisipasi. Karena hal itu, maka kepada para walinagari diminta untuk terus mengawal agar berbagai program Bansos ini tidak salah sasaran," katanya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pessel, Wendra Rovikto, ketika dihubungi menjelaskan bahwa di daerah warga  yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ada sebanyak 264.404 jiwa. Jumlah itu mencapai 52 persen dari 514 ribu jiwa penduduk Pessel.

"Jika dibandingkan dengan tahun 2021, angka itu lebih rendah, sebab tahun 2021 berada pada posisi 264.750 jiwa. Itu merupakan data periode November 2021,” ujarnya.

Diakuinya bahwa hal itu terjadi karena masih ada sekitar 800 penduduk Pessel yang luput dari pantauan sehingga tidak masuk dalam pendataan. Berdasarkan hal itu, maka mereka dimasukkan ke DTKS.

"Semua itu bisa tercapai berkat peran pemerintahan nagari bersama jajaran dalam melakukan pemantauan melalui uji publik yang sudah dilakukan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (PKM). Tentunya dengan melibatkan tenaga fasilitator PKH pada semua kecamatan," jelasnya.

Agar kedepan berbagai program Bansos memang benar-benar tepat sasaran, sehingga peran walinagari dalam melakukan pengawasan sangat diharapkan.

"Sebab seiring perjalanan waktu, para penerima Bansos KPM ini bisa saja terjadi pergeseran. Atau juga pengurangan maupun penambahan. Makanya pengawasan dan pemantauan di lapangan sangat diharapkan," timpalnya.(dan/hms pessel)