Bekerjasama dengan DP, Pemkab Tanah Datar Gelar Seminar Literasi Media

FS. Tanah Datar (SUMBAR)- Media mengambil peran penting dalam penyampaian dan menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Maka dari itulah, media berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan berimbang. Selain itu, media  juga berkontribusi memajukan masyarakat melalui informasi pembangunan suatu daerah ke khalayak ramai. 

Itulah beberapa dari sekian banyak manfaat media di tengah-tengah masyarakat, dikatakan juga bahwa tugas yang di emban seorang insan pers adalah tugas mulia. Disisi lainnya, dari beberapa kasus membuktikan, profesi ini tercoreng oleh segelintir oknum nakal untuk mengambil keuntungan diluar dari tugas, pokok dan fungsi jurnalistik. 

Terkait hal itu, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Dewan Pers mengadakan seminar literasi media bertema membedakan media professional dengan media abal-abal di kabupaten Tanah Datar, yang terlaksana di Gedung Nasional Maharajo Dirajo, Batusangkar, Senin (12/9). 

Dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, SH. MH acara itu pun diharapkan mampu mengedukasi seluruh peserta seminar yang terdiri dari kepala OPD, Kabag di lingkup pemerintah Tanah Datar, BUMD, Camat, Wali Nagari serta perwakilan sekolah SD, SMP dan SMA sederajat se Tanah Datar tentang bagaimana mengetahui media abal-abal hingga menyikapi pers yang tidak professional. 

“Pemerintah daerah menyadari arti pentingnya keberadaan pers sebagai salah satu pilar pembangunan, pers menjadi mitra penting pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, penyambung aspirasi masyarakat serta fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah. Untuk itu, kita sangat menyambut baik adanya literasi media untuk membedakan media profesional dan media abal-abal ini,” ujar Wabup Richi. 

Wabup Richi menambahkan media harus senantiasa meningkatkan profesionalitas dan sinergitas menjalankan tugas, sehingga profesi pers ini, semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat. 

“Semoga melalui kegiatan literasi media kali ini tidak ada lagi, media abal-abal yang bertindak tidak profesional, dan melakukan penekanan terhadap siapa pun. Profesionalisme dalam setiap profesi adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar, karena profesi ini berhubungan dengan masyarakat luas,” ujar Wabup Richi. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.Phil, MA, CBE mengatakan penting bagi semua kalangan untuk mengetahui suatu media tergolong abal-abal yang kerap menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat. 

“Disebut media abal-abal karena beroperasi tanpa badan hukum yang jelas, ia selalu menimbulkan masalah secara konsisten, dengan cara menakut-menakuti dan sebagainya. Maka dari itu, kita perlu mengetahui bagaimana menghadapinya, dan mudah-mudahan di Tanah Datar tidak ada orang-orang seperti ini,” ujar Azyumardi Azra. 

Ia berpesan agar pemerintah daerah, lembaga dan instansi lainnya hanya menerima media terverifikasi baik secara administratif maupun faktual dalam rangka membangun pers Indonesia yang berkualitas dan bertanggung jawab. 

“Kita terus sosialisasikan kepada pemerintah daerah, lembaga dan instansi lainnya, agar tidak melayani media maupun jurnalis yang abal-abal,” ujar Azyumardi Azra  yang saat itu juga dihadiri Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Tanah Datar Desi Trikorina. (ML)