Kemenag Gelar FGD Persiapan Keberangkatan dan Kepulangan Jemaah Haji 2023

FS.Padang Panjang(SUMBAR)- Guna mematangkan Persiapan Keberangkatan dan Kepulangan Jemaah Haji asal Kota Padang Panjang 1444 H/2023, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang Panjang menggelar Focus Group Discussion (FGD).

FGD dilaksanakan bersama unsur lintas sektoral di ruang pertemuan Hotel Pangeran Padang Panjang, Selasa (14/2). Dibuka Kepala Kantor Kemenag, Drs. H. Alizar, M.Ag Datuak Sindo Nan Tongga.

Aluzar menyampaikan, kegiatan dilaksanakan untuk langkah awal sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait.

“Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini telah dibahas dan masih berlangsung oleh pihak terkait di tingkat pusat. Kita di daerah diimbau sabar dan bijak menyikapi setiap informasi yang ada,” ujarnya.

Secara prinsip, Alizar menyebutkan, akan mendukung setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah melalui Kemenag. Karena menurutnya hal ini telah dikaji demi kemaslahatan bersama.

Setelah dibuka Alizar, diskusi dilanjutkan bersama seluruh unsur lintas sektoral, dipimpin langsung Kasi PHU Kankemenag, Editiawarman, M.Ag.

Dikatakan Editiawarman, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, menteri agama (Menag) membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji termasuk biaya perjalanan ibadah haji.

“Kemenag mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini 70 persen dari usulan rata-rata Bipih yang mencapai Rp98.893.909,11,” urainya.

Usulan ini, kata Editiawarman, merupakan langkah bijak yang diambil Menag untuk melindungi hak jutaan calon jemaah haji yang saat ini sudah menunggu antrean bertahun-tahun lamanya.

Dijelaskan dia, pada dasarnya kenaikan biaya ibadah haji itu tidak terlalu signifikan. Namun nilai manfaat dari dana haji (subsidi)-nya yang dikurangi. Sehingga presentasi pelunasan bagi jemaah haji mengalami kenaikan.

“Dibandingkan tahun sebelumnya, usulan Bipih 2023 hanya naik Rp.514.888,02. Namun, secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen Bipih yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi),” jelas Editiawarman.

Ia berpesan kepada unsur sektoral yang hadir, meneruskan kepada masyarakat dan calon jemaah haji, khususnya untuk Kota Padang Panjang untuk tetap bersabar dan bijak dalam menyikapi setiap informasi. Karena akan banyak kesimpangsiuran berita yang beredar di media massa dan media sosial (hoax).

“Saya mengimbau seluruh masyarakat terutama calon jemaah haji agar menunggu pengumuman dan kepastian Bipih dari pemerintah. Karena ini masih dalam tahap usulan, belum keputusan final,” pungkasnya mengingatkan.

Hadir pada FGD tersebut, Kabag OPS Polres, Kompol, P. Simamora, kepala OPD terkait, perwakilan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan undangan terkait lainnya. 

(Ernawati | Elin | Rifki)