FS.Payakumbuh(SUMBAR)-Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi melakasanakan kegiatan reses di dapilnya yaitu Kota Payakumbuh pada, Minggu (4/3/2023). Dalam kegiatan reses itu Supardi didampingi Kabag Persidangan dan Perundang undangan, Zardi Syahrir.
Pada kesempatan itu Supardi mengatakan, Payakumbuh merupakan pilot project untuk pelatihan digitalisasi guru SMA dan SMK.
"Kualitas guru adalah ruang bagi kita yang tidak bisa ditawar lagi, sehingga kualitas para guru harus di upgrade untuk menghadapi tantangan saat ini ditambah dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan," pungkas Supardi.
Supardi melanjutkan, kebutuhan guru penggerak sebagai kepala sekolah sebanyak 63 untuk kota Payakumbuh. Saat ini Sumbar ada 159 guru penggerak yang baru memenuhi syarat, dan guru penggerak adalah salah satu untuk menjadi kepala sekolah,
Dari 159 tersebut, baru 2 yang diangkat menjadi kepala sekolah.
Dengan kurikulum merdeka saat ini kepala sekolah mempunyai fungsi yang sangat urgen. "Kita berhaap guru yang telah dapat sertifikat sebagai guru penggerak, supaya diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah" ujar Supardi.
Tahun 2023 ini, lanjut Supardi, Pemprov Sumbar melalui Dinas 0endidikan akan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) digitalisasi untuk guru SMA dan SMK.
"Kalau kegiatan ini sukses, tentu ini akan menjadi prioritas untuk kegiatan dinas di kabupaten/Kota se Sumatera Barat," ucapnya.
Dalam acara reses tersebut, sejumlah kepala sekolah yang hadir secara bergilira menyampaikan aspirasinya kepada ketua DPRD Sumbar, Supardi.
Ridwan, Kepala SMA Raudhatul Jannah mengatakan, sejak tahun 2016, SMA dan SMK pindah menjadi kewenangan provinsi. Sejak saat itu pula sekolah swasta seakan akan menjadi anak tiri, dan dana DAK kami tidak mendapatkan bantuan fisik apakah itu ruang baru, ruang guru, ruang tik dan ruang lapor. Dan juga para guru SMA dan SMK tidak ada mendapatkan insentif dari provinsi sedangkan SMP mendapatkan insentif sebesar 850.000 bagi yang telah mendapatkan NUPTK.
"Jadi kami mohon kepada pak ketua Supardi dicarikan solusi, bagaimana sekolah swasta ini bisa kembali menerima bantuan," harap Ridwan.
Selanjutnya, Kepala SMAN 1 Payakumbuh, Zulkifli menyampaikan, pelatihan digitalisasi guru tidak cukup hanya 1 tahap. Peningkatan Profesi Guru (PPG) pada guru PHI sebagai syarat untuk sertifikasi guru yang membutuhkan biaya sebesar lima juta rupiah
"Ini tentu berat bagi para guru-guru, apakah ada bantuan dari pemerintah untuk masalah ini, semoga saja pak Supardi bersedia mencarikan solisinya," kata Zulkifli.
Diakhir kegiatan, Supardi juga mengatakan akan segera mencarikan solusi atas semua permasalahan dibidang pendidikan. Supardi juga sampaikan, Pemerintah kota maupun kabupaten juga bertanggung jawab terhadap kualitas pendidikan SMA dan SMK yang ada diwilayahnya.
"Seperti yang dilakukan oleh kota Bukittinggi yang menganggarkan BKK Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari kota Bukittinggi untuk SMA dan SMK melalui pemerintah provinsi," ucap Supardi.(**)
SEMOGA BERMANFAAT!
No comments:
Post a Comment