Asitel. Kejati Sumbar: Tradisi Itu Sudah Lama Tidak Ada Lagi

Asitel. KEJATI Sumbar Mustaqpirin

FS.Pariaman---Terkait Hadiah berupa cincin emas yang diberikan oleh kepala daerah dan kepala dinas kepada pejabat lama Kejaksaan Negeri Pariaman yang pindah tugas, beberapa waktu yang lalu. 

Pihak Kejati. Sumbar dalam hal ini Asitel. (Asisten Intelijen) nampak nya tidak mengetahui tentang pemberian hadiah berupa cincin emas tersebut kepada pejabat lama Kejaksaan yang telah pindah tugas.

Pemred. media Cyber Fokus Sumatera mencoba konfirmasi terkait tradisi pemberian cincin emas itu. Asitel (Asisten Intelijen) Kejati (Kejaksaan Tinggi) Sumatera Barat Mustagpirin mengatakan, tradisi itu sudah lama tidak ada lagi.

"Yang ada hanya penyambutan sebagai perkenalan pejabat baru dan perpisahan pejabat lama,"kata dia melalu WA pada Jum'at (27/05/23)

Lanjut Mustaqpirin, biasnya hal tersebut akan diserahkan ke KPK. Kalau hanya sebagai cindera mata akan dinilai sesuai peraturan kemudian dinilai wajar atau tidaknya pemberian cindera mata itu 

"Dan jika tidak wajar akan disita dan dilelang untuk negara. Jika wajar akan diserahkan kembali kepada pejabat yang melaporkan telah menerima hadiah tersebut,"ungkap Mustaqpirin

DEFINISI DAN DASAR HUKUM

Menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, gratifikasi adalah:

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengecualian:
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan yang Mengatur Gratifikasi Adalah

Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,

Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK

Penjelasan Aturan Hukum

Pasal 12 UU No. 20/2001:

Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar: 

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Sanksi

Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001
Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

B. WAJIB LAPOR

Penyelenggara Negara Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi adalah:

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab II pasal 2, meliputi :

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
Menteri
Gubernur
Hakim

Pejabat Negara Lainnya :

Duta Besar
Wakil Gubernur
Bupati / Walikota dan Wakilnya
Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis :
Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD
Pimpinan Bank Indonesia.
Pimpinan Perguruan Tinggi.
Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer.

Jaksa Penyidik.

Panitera Pengadilan.
Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek.
Pegawai Negeri

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001 meliputi :

Pegawai pada : MA, MK
Pegawai pada L Kementrian/Departemen &LPND
Pegawai pada Kejagung
Pegawai pada Bank Indonesia
Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II
Pegawai pada Perguruan Tinggi
Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP
Pimpinan dan pegawai pada Sekr. Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan Sekmil
Pegawai pada BUMN dan BUMD.

Pegawai pada Badan Peradilan

Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRI dan Pimpinan serta Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II (wrm)