Datangi DPRD Sumbar, "Aset Bangsa" Minta RUU Kesehatan Omnibus Law Dibatalkan

                                                      08 Mei 2023

FS.Padang(SUMBAR)-Wakil ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib bersama Ali Tanjung ketua fraksi partai Demokrat, Syawal ketua fraksi PPP, Daswanto Ketua komisi V DPRD Sumbar, Nurfirman Wansyah asal fraksi PKS, Muhayatul asal fraksi PAN menerima aksi damai Aliansi Selamatkan  Kesehatan Bangsa (Aset Bangsa) Sekretariat Bersama Organisasi Profesi Kesehatan Sumatera Barat Tahun 2023 menyampaikan Permohonan, agar pembahasan RUU Kesehatan (Omnibus Law) yang dijadwalkan Komisi IX DPR RI untuk dihentikan.

"Rancangan Undang-undang Kesehatan (Omnibus Law) sejak awal, proses pembentukannya bermasalah karena tidak taat dan patuh asas serta prematur sehingga mengundang protes dari masyarakat luas, termasuk para tenaga medis dan tenaga kesehatan se Indonesia, walaupun saat ini proses - naskah RUU Kesehatan tersebut telah sampai kepada Komisi IX DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam rapat pembahasan Tingkat I (TX)," ujar koordinator aksi, Alex di ruang khusus I DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin, 8 Mei 2023.

Menurut Alex, Rancangan Undang-Undang Kesehatan (Omnibus Law) itu masih banyak batang tubuh/pasalnya saling kontradiktif satu dengan lainnya, diskriminatif dan tidak selaras dengan naskah akademiknya, sehingga walaupun Kementerian Kesehatan mengklaim telah melakukan kegiatan penyusunan DIM dan menjaring partisipasi masyarakat, akan tetapi segalanya dilakukan secara terburu-buru dan tidak mencerminkan partisipasi publik yang sesungguhnya, sehingga RUU Kesehatan (Omnibus Law) itu harus mendapatkan kajian yang lebih mendalam lagi untuk sampai kepada Pembahasan di TK-II apalagi sampai kepada Pengesahannya.

"Kami Aliansi Selamatkan Kesehatan Bangsa (ASET BANGSA) Sumatera Barat melakukan nota protes dan menolak rencana pembahasan RUU Kesehatan (Omnibus Law), apalagi sampai kepada pengesahan dalam rapat pembahasan di tingkat-II nantinya," ujar Alex Contessa koordinator aksi.

Menurut Alex, RUU Kesehatan Omnibus Law ini tidak secara konkret mengatur imunitas perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik di sarana kesehatan yang ada maupun pelayanan mandiri.

"Sedangkan profesi lain, sangat dlindungi oleh Undang-undang yang telah ada. Ini sangat tidak sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 D ayat 1 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum", ujar Alex.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib menyambut baik dan mengapresiasi kedatangan masyarakat praktisi kesehatan tersebut. Suwirpen juga katakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke pusat supaya segera dibatalkan.

"Adik-adik sekalian terima kasih atas kedatangannya, apa yang adik-adik perjuangkan ini  sudah benar. Nantinya aspirasi ini akan segera kami sampaikan ke pusat," kata Suwirpen.

(**)