Pemkab. Solok Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

Bupati Solok Menyerahkan LKPD Tahun 2022 Pada BPK RI Perwakilan Sumbar

FS.Kabupaten Solok (SUMBAR) - BPK RI Perwakilan Sumatera Barat mengganjar Pemkab. Solok dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD 2022,  bertempat di ruang rapat Kantor BPK Sumatera Barat, pada Jum'at 12 Mei 2023.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengatakan, acara ini merupakan penyerahan laporan hasil yang telah di periksa oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada saat ini masih suasana bulan Syawal maka dari itu Kami Ucapkan Minal Aidin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir dan Batin.

"Setelah melaksanakan pemeriksaan BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil LKPD kepada Kabupaten Solok, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Kepulauan Nentawai, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Agam,"katanya

Namun masih ada beberapa kelemahan dalam sistem pemerintahan yang masih perlu diperbaiki oleh Pemerintah Daerah.

Kepada para Pemerintah daerah diharapkan untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Laporan sesuai Dengan Pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara.

"Kami juga mohon dukungan agar tugas kami sebagai pemeriksa dapat terlaksana dengan  baik. dan kami mengucapkan Terimakasih Kepada Walikota dan Bupati yang telah bekerjasama dalam melaksanakan Pemeriksaan Laporan Keuangan,"ujar dia

Dia berharap untuk selanjutnya Kab. Solok dapat meningkatkan hasil Pemeriksaan menjadi lebih baik.

Pada kesempatatan itu juga, Bupati Solok Epyardi Asda mengatakan Ucapan Terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi. Sumatera Barat atas Pembinaan dan kerjasamanya dalam melakukan pemeriksaan LKPD di Kabupaten Solok.

"Ucapan Bangga dan Terimakasih juga Kepada OPD dan DPRD di Kabupaten Solok atas kerja samanya selama ini sehingga Kabupaten Solok dapat meraih Opini WTP selama 6 tahun berturut-turut,"ujar nya.

Kata nya, kepada ASN kita haruskan untuk selalu mematuhi aturan mengenai keuangan sehingga tidak ada lagi keraguan dalam melaksanakan tugasnya.

"Persoalan yang sering terjadi adalah mengenai aset daerah untuk itu mengoptimalkan aset daerah bisa menjadi kunci LKPD,"ungkap Epyardi (Am/Fs).