Fraksi DPRD Kota Solok Desak Pemerintah Percepat Pembangunan RSUD

Fraksi Partai Golkar Menyerahkan Hasil Pandangan Umum

FS.Kota Solok (SUMBAR) --- Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Nasril In Dt.Malintang Sutan.SH menyampaikan Pandangan umum Fraksi  terhadap Nota Penjelasan Walikota atas Ranperda Perubahan APBD Kota Solok Tahun anggaran 2023, pada Selasa siang (19/09/23).

Suara dari Fraksi Partai Golkar berharap agar Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah percepatan agar pekerjaan tersebut selesai sesuai dengan waktu yang telah di sepakati dengan pihak ketiga dan nantinya dapat di rasakan oleh masyarakat serta di manfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. 

"Dikuatirkan nantinya tidak sesuai dengan harapan dan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari terkait dengan pembangunan rumah sakit umum yang mengunakan dana pinjaman melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasioanal (PEN),"ujar Nasril

Fraksi Partai Golkar menyebutkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintahan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat.

APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok satu tahun kedepan, yang muaranya adalah peningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek.jelasnya.

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar menyebutkan, dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip, efektif, ekonomis, dan tepat sasaran dan yang lebih penting lagi bahwa Rancangan Perubahan APBD harus mencerminkan respon Pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan urusan wajib Pemerintah dan masyarakat yang menjadi skala prioritas.

Sementara itu tentang Perubahan APBD Kota Solok tahun anggaran 2023 juga telah disepakati berupa Perubahan KUA dan PPAS tahun 2023.

"Meskipun KUA dan PPAS telah disepakati namun masih bersifat tentatif dan perlu di kaji ulang kembali karena masih terdapat beberapa catatan yang musti menjadi perhatian kita bersama terutama berkaitan dengan pendapatan. Belanja hibah dan lain sebagainya yang menjadi tugas Pemerintahan Daerah berdasarkan program prioritas daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"kata Nasril In.

Selanjutnya berpedoman pada  anggaran tahun lalu, alokasi bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, berkaitan dengan hal tersebut telah disampaikan melalui forum – forum Pemerintah Daerah mengingat cuaca ekstrim dan tidak menentu, dikarenakan Daerah kita rawan bencana terutama bencana banjir. 

"Maka Fraksi Partai Golkar menyarankan agar anggaran BTT tidak di kurangi dari anggaran awal yang telah disepakati sebanyak Rp.1.250,000.000,- namun setelah penetapan KUA dan PPAS anggaran tersebut berubah menjadi Rp. 259.807.900,-. Untuk itu kami minta kepada Walikota terkait anggaran yang sudah dialokasikan tidak terjadi Perubahan harus konsisten seperti anggaran awal agar kita tidak kekurangan anggaran ketika daerah kita terkena bencana alam," jelas Nasril In. (Am/Fs).