Fraksi DPRD Sumbar Klarifikasi Isu Tolak Konversi Bank Nagari : Kami Hanya Minta Ditunda Penuhi Dulu Syaratnya

                                                    10 Oktober 2023

FS.Padang(SUMBAR)- Fraksi- fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu fraksi Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN, PDI Pejuangan dan PKB mengklarifikasi terkait pemberitaan yang mengatakan fraksi-fraksi tersebut menolak koversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

"Kami tidak menolak, kami hanya minta pembahasan Ranperda Konversi Bank Nagari ke Syariah itu ditunda karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi," kata ketua fraksi Demokrat Ali Tanjung saat jumpa pers, Selasa (10/10/2023) di Padang.

Ali Tanjung menjelaskan, sebelum Bank Nagari dikonversikan ke Bank Syariah haruslah memenuhi persyaratan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah pasal 339 dan Peraturan Pemerintah (PP) 54 tahun 2017 pasal 139.

"Didalam kedua aturan itu mensyaratkan, pemegang saham Bank Nagari baik itu Pemprov maupun Kabupaten/kota harus sebesar 51 persen, sedangkan saat ini saham yang dimiliki Pemprov dan Kabupaten/kota hanya 32 persen, jadi jelas belum memenuhi syarat," tegas Ali Tanjung.

Senada dengan Ali Tanjung, ketua fraksi partai Gerindra Hidayat juga menyayangkan adanya berita bahwa, gagalnya konversi Bank Nagari ke Syariah disebabkan oleh fraksi-fraksi diluar pendukung gubernur menghambat rencana tersebut.

"Jadi kami tegaskan, kami tidak menolak, kami hanya minta penuhi dulu syaratnya. Sebab yang namanya perubahan Perda akan dievaluasi oleh Kemendagri. Kalau seandainya materi, subtansi dan azas legalitas formalnya tidak terpenuhi tentu tidak akan diloloskan oleh Kemendagri dan itu yang menjadi kecemasan kami," ujar Hidayat.

Kemudian lanjut Hidayat, berdasarkan laporan, kinerja Bank Nagari terus naik dan bertumbuh baik dari sisi aset, pembiayaan termasuk juga dari deviden.

"Kami heran, kenapa Bank Nagari yang kinerjanya baik, manajemennya bagus, tidak ada riak malah diacak-acak. Sementara BUMD yang sakit seperti Balairung, Grafika, ATS tidak diurus oleh Gubernur, ini maunya apa" kata Hidayat.

Hidayat juga berharap agar masyarakat berhenti menganggap bahwa fraksi-fraksi diluar pendukung gubernur di DPRD Sumbar menolak konversi Bank Nagari ke Syariah.

"Kami harap masyarakat dan teman-teman dilapangan berhenti mengatakan kami menolak syariah, tidak islami, tidak mendukung ABS SBK, itu sangat keliru," tegas Hidayat.(**)