Jelang Pemilu 2024, Kabid Humas Imbau Personel Polda Sumbar untuk Netral

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.I.K., M.S.i 

FS.Padang(SUMBAR)- Netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selama proses Pemilihan Umum (Pemilu)  telah menjadi fokus yang utama dalam menjaga integritas demokrasi di negeri ini. Dalam sebuah langkah yang mempertahankan demokrasi yang kuat, Polri telah berkomitmen untuk menjaga netralitasnya sebagai lembaga penegak hukum selama Pemilu.

Netralitas anggota Polri dalam Pemilu adalah prinsip fundamental yang dipegang teguh oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan keamanan selama proses pemilihan berlangsung, tetapi mereka harus menjaga sikap netral tanpa memihak kepada satu kandidat atau partai politik tertentu.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.I.K., M.S.i menggaris bawahi pentingnya netralitas anggota Polri dalam Pemilu.

"Pimpinan Polri selalu mengingatkan akan kewajiban sebagai penegak hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu tanpa campur tangan dalam urusan politik," katanya.

Kabidhumas menambahkan, bahwa tindakan yang melanggar netralitas akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup larangan anggota Polri untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti menjadi anggota partai politik atau mendukung kandidat tertentu di Pemilu.

Tidak itu saja lanjutnya, Kepolisian Republik Indonesia telah menjalankan tugas ini dengan baik selama pemilihan-pemilihan sebelumnya, dan harapannya adalah hal ini akan terus berlanjut untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Netralitas anggota Polri dalam Pemilu adalah komitmen yang penting untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Dengan menjaga netralitas mereka, Polri berperan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, sambil memastikan bahwa proses pemilihan berjalan adil, transparan, dan bebas dari campur tangan politik.

"Ini adalah langkah yang paling utama untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang dan menjadi contoh yang baik bagi negara-negara lain di dunia," pungkasnya.(*)