Kadis. DPMDes Yalviandri di Ruang Kerjanya, pada Selasa (21/11/23) |
FS. Pariaman --- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kota Pariaman Yalviendri mengatakan pada Selasa (21/11/23) diruang kerjanya, bahwa dari 48 Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Hanya 20 yang masih aktif sisanya 28 dalam kondisi mati suri.
"Bagi Bumdes yang tidak aktif, maka pemerintahan desa bersama BPD, LPM dan peraangkat lainnya akan mengadakan Musdes (Musyawarah Desa) untuk meminta pertanggugjawaban dari Pengurus Bumdes tersebut,"ujar Yalviendri
Yang mana dalam rapat tersebut, dibicarakan tentang bagaimana kondisi dan kelanjutan Bumdes itu, kedepannya.
"Karena pembentukan Bumdes itu diawali dari Musdes juga. Jadi jika ada permasalahan dikembalikan lagi ke masyarakat desa setempat,"ulas mantan Kadis. Kominfo itu.
Jadi lanjut Yalvi, berdasarkan laporan pertanggungjawaban itulah peserta Musdes dapat melihat, apakah Bumdesnya dapat diteruskan atau pengurusnya diganti dengan yang baru.
Kata Yalvi, untuk penyertaan modal kepada Bumdes tergantung juga pada Musdes tersebut.
"Jadi pengurus Bumdes yang dipilih tadi diminta untuk mempresentasikan progres usaha dan berapa modal yang dibutuhkan untuk Bumdes,"katanya
Yalvi mengatakan, ada 4 contoh Bumdes yang saat ini jalannya tersendat-sendat, seperti di Kec. Pariaman Selatan itu, Bumdes Desa Marabau dan Padang Cakur. Kemudian di Utara ada Bumdes Desa Balai Naras dan Manggung.
Kata dia, Bumdes ini mulai ada di Desa-desa sekira tahun 2018, kemudian dari masing-masingnya di berikan modal melalui DD (Dana Desa) Secara berfariasi per/Bumdes.
"Ada yang Rp 25 juta hingga tertinggi Rp 300 juta, jika diakumulasi secara keseluruhan ada sekitar Rp 6 milyar penyertaan modal ke 48 Bumdes tersebut,"ungkap Yalviandri (fs/wrm)
No comments:
Post a Comment