BRAC International Gandeng Gubernur Mahyeldi untuk Menyigi Pola Penanganan Kemiskinan Ekstrem di India

                                                      01 Desember 2023

FS.INDIA - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, didampingi Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi dan Kepala Dinas Kesehatan Lila Yanwar diberangkatkan oleh Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) International ke India untuk melihat langsung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis graduasi di negara tersebut. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas kesepakatan awal kerja sama atau Letter of Inten (LoI) antara Pemprov Sumbar dengan BRAC International.

Dalam pesan tertulisnya, Jumat (1/12/2023), Gubernur menyampaikan bahwa BRAC International adalah organisasi pembangunan internasional yang berdiri pada 1972 yang fokus program pada penanganan kesenjangan dan kemiskinan. Dalam rangka kerja sama penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia, BRAC International mengajak Pemerintah Indonesia untuk melihat langsung pelaksanaan program penanganan kemiskinan ekstrem di India.

"Turut serta dalam rombongan BRAC ini, Bappenas RI, Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Jawa Barat, Nusa Tengga Barat, Yogyakarta, dan Sumbar sendiri. Kita disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk India, Ibu Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, serta Wakil Duta Besar Bapak Masni Mirza," ucap Gubernur.

Dalam kunjungan ini, sambung Gubernur, terjadi saling tukar informasi terkait upaya penanganan kemiskinan. Dubes RI untuk India mengatakan, bahwa India saat ini sangat maju di bidang teknologi informasi dan teknologi kesehatan. Terbukti, di negara-negara besar di Amerika, Eropa, dan Australia, sangat banyak tenaga kerja terdidik dari India di kedua sektor tersebut.

"Oleh karena itu, Pemprov Sumbar juga sangat ingin menjalin kerja sama di bidang kesehatan dan teknologi informasi ini dengan India. Sekaligus menjembatani kerja sama antar universitas kita di Sumbar dengan universitas-universitas unggul di India. Alhamdulillah, Ibu Dubes berkomitmen untuk memfasilitasinya," ucap Gubernur lagi. Gubernur langsung meminta Kepala Dinas Kesehatan untuk segera menyiapkan langkah-langkah agar terjalin kerjasama antara Rumah Sakit Pemprov Sunbar dengan beberapa Rumah Sakit terbaik di India. 

Ada pun terkait kunjungan untuk melihat program penanganan kemiskinan ekstrem di India, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, juga menjelaskan lewat kiriman pesan, bahwa setelah pertemuan dengan Duta Besar RI di India, Gubernur Mahyeldi beserta rombongan lainnya dibawa oleh pihak BRAC International ke Provinsi Bihar, dengan jarak tempuh penerbangan sekitar dua jam dari New Delhi.

"Bihar ini terletak di India Timur dan merupakan negara bagian terbesar ketiga di negara ini, di mana berdasarkan populasi itu mencapai 130 juta jiwa, atau hampir setengah dari penduduk Indonesia. Pada tahun 2006 lalu, daerah ini terkenal sebagai daerah paling miskin dan tertinggal secara ekonomi, tetapi setelah dibantu oleh Bank Dunia dengan berbagai macam program pemberdayaan masyarakat, saat ini Bihar mulai pulih dari status kemiskinan ekstrem," kata Medi.

Saat kunjungan di Bihar, sambung Miedi, Gubernur Mahyeldi beserta rombongan dan BRAC International difasilitasi oleh Kementerian Pembangunan Desa setempat, untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan masyarakat penerima program selama dua hari. Dalam diskusi yang berlangsung tidak formal tersebut, Gubernur Mahyeldi terus menggali berbagai keunggulan dalam program pengentasan kemiskinan di Bihar.

"Pada dasarnya, program penanganan kemiskinan di Indonesia dan India itu hampir mirip, tetapi Bihar lebih unggul karena ada pendampingan bagi masyarakat miskin, yang betul-betul fokus dalam menjadikan ibu rumah tangga sebagai target sasaran program," kata Medi lagi.

Medi menerangkan, program pendampingan masyarakat di Bihar berjalan secara terstrukur dengan melibatkan unsur mahasiswa, di mana setiap pendamping mendampingi 30 sampai 35 penerima program, yang wajib dikunjungi setiap minggu untuk memberikan arahan dan pelatihan usaha produktif untuk meningkatkan perekonomian penerima program.

Selain itu, sambung Medi, penerima program wajib memiliki buku berisi catatan pendampingan, bahkan juga memiliki buku tabungan harian. Monitoring sendiri dilakukan secara terstruktur dan berjenjang, berbasiskan pada aplikasi teknologi informasi, sehingga penerima program benar-benar dipastikan menjalankan program dengan baik.

"Tidak saja menggali informasi, dalam kesempatan saat melaksanakan Forum Group Discussion yg di hadiri oleh Menteri Pembangunan Desa negara bagian Bihar, Gubernur Mahyeldi juga memberikan masukan kepada pemerintah setempat dalam hal pengurangan wilayah kantong kemiskinan, terutama sekali dalam hal pembangunan infrastruktur dan sanitasi lingkungan, dimana Sumbar jauh lebih baik. Selain itu, Gubernur juga mengundang Pemerintah Negara Bagian Bihar untuk datang ke Sumbar," kata Medi menutup. (adpsb/med/bud/isq)