BPJS Ketenagakerjaan Solok tingkatkan sinergitas dengan BPKP

Pimpinan BPJamsostek bersama dengan pejabat BPKP Sumatera Barat untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan regulasi terkait penganggaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Foto Humas BPJamsostek Solok

FS.Solok Selatan(SUMBAR)- BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok meningkatkan sinergitas dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan regulasi terkait penganggaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Untuk meningkatkan sinergi tersebut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Solok Maulana Anshari Siregar, berkunjung ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Senin. 

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Dessy Adin, didampingi oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Ali Ihsan, Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) Lefendri, beserta tim.

Pertemuan tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi dan meningkatkan sinergi antara BPKP Sumbar dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok terutama dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan regulasi terkait penganggaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dengan menggunakan APBD dan APBDes/Nagari. 

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat melalui peran assurance dan consulting mendukung program perlindungan tersebut dapat diimplementasikan pada pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Solok, Maulana Anshari Siregar menyampaikan sinergi ini perlu dilakukan agar seluruh masyarakat pekerja mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sejalan dengan kebijakan nasional untuk menurunkan kemiskinan ekstrim.

"Harapannya program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dapat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya sebagai salah satu strategi kebijakan nasional dan daerah dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem," ujarnya. (Af)