DPRD Sarolangun Sampaikan Pandangan Umum Terhadap LKPJ Bupati TA 2023

FS.Sarolangun(JAMBI)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun menggelar rapat Paripurna tingkat 1 tahap 2 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun tahun anggaran 2023, Senin (29/04/2024) di Gedung DPRD Sarolangun. 

Kegiatan rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Sarolangun Aang Purnama, SE, yang turut didampingi Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, M.Pd, Waka II DPRD Sarolangun Syahrial Gunawan yang berjalan dengan lancar dengan dihadiri 19 orang anggota DPRD Sarolangun.

Dalam paripurna tersebut juga turut hadir langsung Penjabat Bupati Sarolangun Dr Ir Bachril Bakri, M.App, Sc, Plh Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si, jajaran forkopimda Sarolangun, Para Asisten dan staf ahli Bupati, Sekretaris DPRD Sarolangun Efrianto, S.Pd, M.Pd, Para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak delapan Fraksi DPRD Sarolangun menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ Bupati Sarolangun tahun anggaran 2023 diantaranya Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra.

Berikut pandangan umum fraksi DPRD Sarolangun yang bisa dirangkum oleh media ini, sebagai berikut 

FRAKSI GOLKAR

Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh juru bicara Yusuf Helmi, yang memberikan apresiasi kepada Pj Bupati Sarolangun atas capaian realisasi target pendapatan daerah Rp 1,237 triliun lebih. Meski demikian, pihaknya mempertanyakan capaian realisasi pendapatan asli daerah yang hanya mencapai 68 miliar lebih sementara tahun sebelumnya mencapai Rp 70 miliar lebih.

" Pada tahun 2023 telah dilakukan seleksi kepala sekolah sebanyak 56 orang, dan kami pertanyakan mengapa mereka yang sudah lulus belum dilantik sebagai kepala sekolah, karena ada 41 jabatan kepala sekolah yang kosong dan belum diisi," katanya.

Fraksi Golkar juga menyoroti atas implementasi Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sarolangun yang telah diresmikan beberapa waktu yang lalu serta meminta penjelasan beberapa hal terkait BKPSDM, bahwa ada tujuh jabatan eselon II dan eselon II ada 16 jabatan dan eselon IV sebanyak 24 jabatan yang kosong, mengapa jabatan kosong tersebut tidak diisi dan hanya di isi oleh pelaksana tugas.

" Mengapa pemerintah kabupaten sarolangun tidak melaksanakan seleksi terbuka sehingga anggaran seleksi terbuka tidak terealisasi. mempertanyakan bagaiman proses rekrutmen PPPK tahun lalu dan bagaimana pula mekanisme rekrutmen PPPK tahun ini," katanya.

 

" Kami juga mempertanyakan status aset tanah Pemkab Sarolangun yang sertifikat digadaikan oleh pihak lain sehingga sertifikat tersebut berada di di bank Muamalat, kata dia menambahkan.

FRAKSI DEMOKRAT 

Juru bicara fraksi Demokrat, Sadam Hidayat dalam pandangan umumnya mengatakan bahwa pihaknya meminta seluruh pabrik dan perusahaan harus dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sarolangun dan memberikan BPJS ketenagakerjaan serta mengurangi pengangguran. Yang ada di mana-mana

" Kami meminta penjelasan bagaimana upaya pemerintah dalam menindaklanjuti sistem tenaga kerja di perusahaan dalam memberi kesejahteraan," katanya.

Fraksi Demokrat juga meminta Pemkab Sarolangun untuk meningkatkan perhatian terhadap masyarakat di bidang perkebunan dengan membantu bibit tanaman sawit dan karet unggul, serta kedepan agar meningkatkan infrastruktur jalan yang belum tercapai pembangunan di pelosok desa.

" Meminta kepada bapak PJ Bupati untuk meningkatkan pelayanan terbaik di bidang kesehatan khususnya di RSUD Sarolangun dan puskesmas," katanya.

FRAKSI PDI-Perjuangan 

AH Marzuki, selaku juru bicara fraksi PDI-Perjuangan mengapresiasi Pemda Sarolangun atas realisasi pendapat asli daerah, namun meminta penjelasan pad ditargetkan sebesar 68 miliar lebih dan sektor apa saja yang bisa meningkatkan pad secara signifikan.

" Kami menghimbau pihak eksekutif dapat menyusun rencana pendapat asli daerah. Kami meminta memanfaatkan maksimal seluruh pendapatan asli daerah bagi kepentingan langsung masyarakat baik infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan," katanya.

" Kami juga menanyakan kenapa jabatan eselon II, III, dan IV yang kosong belum diisi sampai saat ini," kata dia menambahkan.

FRAKSI PKS 

Juru bicara Fraksi PKS, Fadlan Kholiq pada penyampaiannya juga memberikan apresiasi kepada PJ Bupati Sarolangun Bachril Bakri atas penyampaian Nita pengantar LKPJ Bupati Sarolangun beberapa waktu lalu untuk dibahas bersama DPRD Sarolangun.

Meski demikian ada sejumlah poin yang jadi bahas pertanyakan, saran dan masukan yang disampaikan fraksi PKS.

" Menanyakan apakah hasil temuan BPK atas laporan pemeriksaan tahun 2022 telah ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Dokumentasi Poto Bupati dan wakil bupati pertama serta pendirian kantor DPRD dan kantor bupati tidak ditemukan," katanya.

Pihaknya juga sama dengan fraksi DPRD lainnya, mempertanyakan calon kepsek yang sudah diseleksi namun belum ada pelantikan, atau apakah hasil seleksi itu dibatalkan, mohon dijelaskan.

" Kenapa jabatan eselon II, III dan IV sampai saat ini belum ada dilakukan pengisian padahal sudah dilakukan uji kompetensi, mohon penjelasannya," katanya.

FRAKSI PPP

 Juru bicara Fraksi PPP, Zabidi mengapresiasi atas capaian opini WTP dari BPK atas Laporan pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. Namun, pihaknya berharap Pemda memperhatikan pencapaian fokus pembangunan pada RPJMD yang telah disusun bersamamu capaian visi dan misi Pemda Sarolangun.

FRAKSI PKB 

Fraksi PKB juga menyampaikan pandangan umum fraksinya yang disampaikan oleh Muslimin, dengan menyarankan kepada Pemda Sarolangun untuk melakukan upaya dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Sarolangun seperti mengadakan pelatihan di blk, melakukan kerja sama dengan swasta dan lainnya.

" Kami meminta agar Pemda menggunakan secara bijak dalam penggunaan anggaran," katanya.

FRAKSI PAN 

Ade Saputra selaku juru bicara fraksi PAM ini juga turut mengapresiasi atas meningkatkatnya pendapatan daerah tetapi perlu dievaluasi lagi untuk menentukan target selanjutnya dengan memaksimalkan potensinya, serta menyarankan kepada dinas pendidikan dan kebudayaan agar membuat database bagi sekolah yang harus direhabilitasi dan dilakukan asas pemerataan.

" Bagaimana kesediaan bahan pangan pokok dan kenaikan harga mohon penjelasannya," katanya.

FRAKSI GERINDRA

Dalam kesempatan yang sama, juru bicara Fraksi Gerindra Abdul Basid, juga menyampaikan beberapa hal penting bagi Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Diantaranya, pihaknya berharap kedepannya OPD dapat meningkatkan PAD dengan menciptakan PAD yang baru dan kreatif dalam menggali objek pad.

" Kami berharap penyerapan anggaran untuk lebih dioptimalkan atas kegiatan yang telah direncanakan," katanya.

Usai penyampaian pandangan umum fraksi tersebut, masing-masing juru bicara fraksi memberikan dokumen kepada pimpinan rapat paripurna yang diterima oleh Waka I DPRD Sarolangun Aang Purnama.

Rapat paripurna kemudian diakhiri dengan penyerahan dokumen pandangan umum Fraksi DPRD Sarolangun kepada Penjabat Bupati Sarolangun Bachril Bakri untuk dapat ditindaklanjuti.

" Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Penjabat bupati Sarolangun, forkopimda beserta jajaran anggota DPRD sarolangun dalam memenuhi undangan rapat paripurna DPRD Sarolangun. Kami atas pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih kepada seluruh juru bicara masing-masing fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap LKPJ Bupati Sarolangun," kata Aang Purnama.

" Selanjutnya pandangan umum fraksi ini kami serahkan kepada saudara PJ Bupati Sarolangun untuk dapat ditindaklanjuti. Dengan mengucapkan Alhamdulillah rapat paripurna hair ini kami skor, dan kami undang kembali untuk datang pada rapat paripurna selanjutnya, hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 10.00 Wib," katanya.(R$)