Kelola Dana Miliaran, Aparatur Nagari Harus Paham Aturan dan Tupoksi

Bupati Solsel H. Khairunas foto bersama dengan pihak Nara sumber kegiatan, Rabu (15/5/2024)

FS. Solok Selatan (Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengharapkan seluruh aparatur nagari memahami berbagai aturan dan regulasi terkait dengan tupoksi yang dilaksanakannya. 

Sebab, nagari memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Itu disampaikan Bupati Solok Selatan, Khairunas pada launchin Jaga Desa/Nagari dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari se-Kabupaten Solok Selatan di  Padang, Rabu (15/5/2024).

Seiring dengan kewenangan, tentu desa juga diberikan hak dan kewajiban mengelola sumber daya keuangan untuk menjalankan roda pemerintahan. Semenjak beberapa tahun yang lalu, desa dikucurkan dana miliaran sebagai strategi membangun daerah dari desa. Namun kapasitas aparatur desa belum semuanya siap dan mampu mengelola dana milyaran tersebut, kata Khairunas siang ini.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten berharap agar dengan dilaksanakannya kegiatan ini akan menambah pengetahuan dan pemahaman wali nagari, bamus nagari, dan perangkat dalam menjalankan pemerintahan di nagari.

Kewenangan ini diperoleh oleh pemerintah nagari setelah adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana nagari/desa bisa mengatur dalam hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat guna mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pengelolaan dana desa ini, beberapa Waktu lalu juga telah diberikan dukungan oleh kejaksaan dan stakeholder lainnya melalui jaga desa. 

Ini merupakan kolaborasi untuk melakukan pembinaan kepada desa/nagari sebagi upaya preventif terhadap penyimpangan maupun kesalahan administratif dalam tata kelola desa/nagari.

Khairunas juga berharap agar pemerintahan nagari dan aparatur nagari  secara mandiri juga bisa belajar, sharing informasi dengan mengakses teknologi informasi maupun bertanya kepada pihak yang berkompeten.

Beberapa narasumber yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari Kejati Sumatera Barat, Kejaksaan Negeri Solok Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial PMD Kabupaten Solok Selatan, dan narasumber ESQ. (Af)