FS.Sarolangun(JAMBI)- Puluhan masyarakat Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Sarolangun melakukan musyawarah bersama dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa Ujung Tanjung melalui anggaran Dana Desa tahun 2023.
Musyawarah bersama tersebut berlangsung pada Jumat (03/05/2024) di aula pertemuan Kantor Desa Ujung Tanjung.
Dalam musyawarah tersebut tampak dihadiri oleh tokoh masyarakat Desa Ujung Tanjung, Sekretaris Desa Ujung Tanjung Suharman, Anggota BPD Ujung Tanjung Ali Azwar, para kaum ibu dan tokoh pemuda setempat. Sementara Kepala Desa Ujung Tanjung Ahmad Zaki bersama ketua BPD Ujung Tanjung tampak tidak hadir dalam musyawarah tersebut.
Usai pertemuan sejumlah tokoh masyarakat tersebut, Sugianto salah satu tokoh masyarakat setempat mengaku kecewa dengan ketidak hadiran Kepala Drs adan Ketua BPD.
Sebab menurutnya kedua pejabat pemerintah di desa tersebut sangat penting untuk menyerap aspirasi masyarakat.
" Perbincangan inti permasalahan karena pemerintah desa seperti kades, ketua BPD mereka kita undang tapi tidak hadir. Tidak ada lah Jalan kepuasan ibarat ketika ada perencanaan ataupun musdes ini itu intinya belum ada kejelasan karena yang terkait seperti bapak kepala desa, ketua bpd itu tidak hadir di acara musdes ini," katanya.
Menurut Sugianto, selaku pejabat di Pemeirntah Desa tentu seharusnya dapat mengayomi masyarakat serta mendengarkan keluhan masyarakat. Kepala Desa dan Ketua BPD menjadi pejabat Pemerintahan Desa tertinggi di desa sudah menjadi tempat menyampaikan keluhan dan aspirasi.
" Dengan kejadian seperti ini mereka menghindar semua sungguh kecewa sebagai masyarakat desa ujung tanjung. Setelah ini kami bingung mau ngadu kemana, mau bertanya ke siapa, intinya harapan dari masyarakat sekarang Itu semua yang hadir di sini kecewa Pak gitu aja," katanya.
Dijelaskan Sugianto, aspirasi yang dikeluhkan oleh masyarakat ini atas banyaknya gejolak yang terjadi di tengah masyarakat desa Ujung Tanjung seperti berselisih paham antara tokoh masyarakat dengan kepala desa.
Bahkan pihaknya telah mengumpulkan data terkait pembangunan desa Ujung Tanjung melalui Dana Desa tahun 2023, ternyata banyak dialihkan tanpa musyawarah, salah satunya dugaan fiktif terhadap pembangunan rabat beton.
" Data yang kita dapatkan melalui tim kita bahwa banyak kita duga fiktif dan banyak dialihkan, terkait pembangunan desa amelakho Dana Desa tahun 2023," katanya
Kedepan ia berharap siapapun kepala desa di Desa Ujung Tanjung agar mengedepankan program pembangunan secara transparan sehingga masyarakat paham dan mengetahui realisasi penggunaan dana desa tersebut.
" Yang tadinya benang itu kusut putus kita sambung walaupun kusut yang penting masih bisa nyambung terus permasalahan-permasalahan di desa ini ketika ada perundingan Kepala Desa itu tidak pernah menyelesaikan di desa berkesinambungan perunding itu ketika udah ketemu kepala desa buntutnya ada lagi," katanya.
" Yang kami harap dari masyarakat kalau bisa Tolonglah Ambillah kebijakan tanggung Jawablah tentang desa yang Pak Kades Pimpin sekarang ada itu aja yang saya sampaikan. Kalau tentang pembangunan dari alokasi dana desa dari dulu belum ada, kalau yang lain-lain banyak yang tidak tahu, yang jelas masyarakat banyak itu banyak belum tahu pak miss komunikasi ," kata dia menambahkan.
Salah seorang tokoh masyarakat lainnya, Husnul Yaqin mengatakan bahwa saat ini juga telah marak aktivitas penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di area Desa Ujung Tanjung yangdiduga ada dukungan kepala desa sehingga aktivitas ilegal tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini.
" Yang namanya Dompeng itu kan udah dilarang, ada undang-undangnya kan itu sekarang sudah hancur boleh bapak lihat nanti. Saya sudah laporkan itu ke polres sarolangun, ada laporannya tapi dari belum ditindak. Dompengnya masih berjalan Jadi harapan kita di tutup karena dilarang keras pemerintah sampai ke presiden," katanya.
Husnul Yaqin juga menegaskan bahwa Pembangunan desa sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk sama-sama mengawal pelaksanaan program Dana Desa yang bahkan masyarakat boleh mengawal atas instruksi Presiden RI Ir Joko Widodo.
" Jadi yang digunakan itu harus musyawarah jadi yang enggak ada masyarakat itu yang dibuat itu dan tidak sesuai dengan hasil rapat awal tahun 2023, itukan ada kan musyawarah untuk menggunakan dana desa itu jadi tidak sesuai," katanya.
Disebutkan Husnul, bahwa besaran dana desa Desa Ujung Tanjung pada tahun 2023 ada sebanyak Rp 1,13 Miliar. " Kalau dana desa tahun 2023 sekitar 668 juta sekian, kami minta kalau ini tolong diperingatkan melalui yang jelas masyarakat ujung tanjung dengan realisasi dana desa ayang dianggarkan tahun 2023," katanya.
Selain itu, Sekretaris Desa Ujung Tanjung Suharman mengatakan bahwa kehadirannya dalam musyawarah bersama tersebut juga atas undangan yang telah dilayangkan. Namun, seharusnya koordinasi dengan BPD serta seluruh stake holder terkait dan kepala desa.
" Undangan aspirasi, nyatanya di absen inikan beda bicara masalah realisasi, jadi kami bingung jadinya.Intinya kalau masalah pekerjaan kami itu kebetulan RKP 2023 awal saya belum masuk, jadi RKP itu memang saya tidak ikut, jadi faktanya yang ada di APBDes itu terealisasi semua," katanya.
" Ada wifi, memang ada di kantor desa kita.intinya kita sampaikan yang dibahas oleh masyarakat tadi, mungkin kami dari pemerintah desa kalau ada yang salah kitanyakan benahi, tentu kita akan koordinasi dengan bapak kepala desa dan ketua BPD," katanya.(Iksan)
No comments:
Post a Comment