Satukan Persepsi Percepatan Penurunan Stunting, Pemkab Liko Gelar Rakor Dengan kader

FS.Limapuluh Kota(SUMBAR)- Untuk menyatukan persepsi dan meningkatkan kolaborasi antar stakeholder yang terdiri dari Camat, Korlab PKB (Penyuluh Keluarga Berencana), TPK (Tim Pendamping Keluarga) dari kader KB. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas DP2KBP3A menyelenggarakan rapat koordinasi penurunan stunting di gedung IPHI, Selasa, (02/07/2024). Diikuti oleh ratusan kader, Rakor itu turut dihadiri oleh Bupati Safaruddin Dt.Bandaro Rajo, Kepala DP2KBP3A Wilda Reflita, Kepala DPMDN Endra Amzar, dan seluruh camat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terselenggaranya Rakor stunting hari ini kata Bupati dapat memberikan hasil maksimal di tingkat nagari. Hal ini dinilainya sangat efektif karena TPK yang terdiri dari Bidan, kader PKK dan kader KB merupakan garda terdepan dalam upaya penurunan stunting. "Kader TPK harus melakukan identifikasi dan memberikan informasi tentang penting mencegah stunting di 1000 hari pertama kehidupan sehingga dapat mencegah stunting pada anak," tambahnya.

Bupati juga berharap dengan pertemuan ini, dapat membuat komitmen untuk mengoptimalkan peran TPK kepada kelompok sasaran sehingga kelompok sasaran dapat terdata, terdampingi, terintervensi, dan terlaporkan. "Ada sejumlah arahan di tahun 2024 kepada tim percepatan penurunan stunting diantaranya pengembangan inovasi yang dapat diterapkan di seluruh nagari, singkronisasi 8 aksi konvergensi, optimalisasi kegiatan minilokakarya tingkat kecamatan, mengidentifikasi baseline data dan target indikator yang perlu diprioritaskan. Kita berharap penanggulangan stunting di Lima Puluh Kota semakin sinergis dan dapat menurunkan angka stunting secara signifikan," jelasnya.

Sementara itu, Wilda Reflita selaku ketua panitia menyampaikan, melalui rapat ini akan dikaji secara mendalam berbagai program dan kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan serta menyusun langkah konkret yang diambil untuk memastikan tahapan yang berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan nasional prevalensi stunting sebesar 14%. Terlaksanya rakor kata Wilda juga mendengarkan keluhan dan masukan para kader bagaimana formulasi penurunan stunting di Lima Puluh Kota. "Tadi kami mendengarkan keluhan para kader terhadap honor yang selama ini diterimanya tidak diberikan lagi semenjak pandemi covid-19. Hal ini jadi catatan DP2KBP3A untuk menyusun aturan agar para kader dapat kembali menerima honor sehingga dapat menambah semangat kader dalam memberikan kinerja maksimal penurunan stunting di Lima Puluh Kota," jelas Wilda. (EY)