BNPT Apresiasi Gagasan Sumbar Tentang Modul Wawasan Kebangsaan untuk Anak Usia Dini

FS.Padang(SUMBAR)- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengapresiasi gagasan Pemprov Sumbar melalui Badan Kesbangpol yang sedang menyusun modul wawasan kebangsaan untuk anak usia dini. Modul itu rencananya akan diajarkan kepada anak-anak PAUD.

"Wawasan kebangsaan adalah upaya untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme. Pencegahan harus dilakukan dari hulu. BNPT sangat mengapresiasi menebarkan wawasan kebangsaan sejak usia dini dari hulunya, sembari kita terus memberi penyadaran dan pembinaan di bagian hilir," kata Direktur Pencegahan BNPT RI Prof Dr. Irfan Idris, MA., dalam Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Santika, Padang, Jum'at (30/8/2024).

FGD dengan tema "Monitoring Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorismen" ini dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Sumbar Drh. Erinaldi, MM., Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT Kol (Sus) Dr. Harianto, M.Pd., Pengurus Wilayah Muhammadiyah Ki Jal Atri Tanjung, SH.,MH., PWNU Sumbar, Bimas Polda Sumbar, Densus 88 Anti Teror, utusan Korem 032/WBR, Dr. Taufik dari UIN, UNP, Media Massa, FKUB, KNPI, Pemuda Muhammadiyah, Fatayat NU dan GP Anshor.

Menurut Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris, modul wawasan kebangsaan ini sebaiknya pada tahap awal diberikan terlebih dahulu kepada guru-guru PAUD, baru kemudian dijadikan bahan ajar kepada anak-anak. Tujuannya agar terdapat persepsi yang sama dari guu  saat memberikan modul ajar itu kepada anak-anak PAUD. 

Modul wawasan kebangsaan untuk anak usia dini ini menjadi topik hangat dalam FGD BNPT ini, karena disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Drh. Erinaldi, MM saat membuka FGD. Katanya, modul wawasan kebangsaan itu sudah hampir rampung disusun dengan mengadopsi kearifan lokal Minangkabau. Nantinya modul wawasan kebangsaan itu dimatangkan terlebih dahulu dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh pendidikan.

“Dengan modul wawasan kebangsaan ini, pada saatnya nanti kita akan mendapatkan Generasi Emas yang benar-benar dapat dibanggakan jiwa nasionalismenya pada tahun 2045 mendatang, dimana kecintaannya kepada negara tidak diragukan lagi,” kata Drh. Erinaldi, MM.

Pada sesi diskusi dan tampung pendapat FGD BNPT ini, semua peserta sepakat bahwa paham radikalisme dan terorisme masih menghantui di negara kita meskipun secara fakta dalam tahun 2023 Indonesia zero attack. Dari kajian BNPT, dibawah permukaan ada gerakan ideologi radikalisme, dimana targetnya adalah perempuan, anak dan remaja. Inilah yang dicemaskan BNPT akhir-akhir ini.

Karena itu, menurut Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris yang diperkuat oleh Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT Dr. Harianto, M.Pd., bahwa yang sangat penting sekarang ini adalah kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan perlunya terus menerus dilakukan sosialisasi, edukasi dan meningkatkan wawasan kebangsaan di semua elemen.

“Pencegahan harus dilakukan secara kolaboratif bersama seluruh elemen masyarakat, Ormas, pemuda, perguruan tinggi, semua lembaga pendidikan, media dan jurnalis, serta tokoh adat dan ulama. Pencegahan tidak bisa dilakukan hanya oleh BNPT serta FKPT saja. Program kita di bidang pencegahan adalah memperkuat kewaspadaan dengan peguatan wawasan kebangsaan, penguatan nilai moderasi dalam beragama, penguatan ideologi Pancasila, dan penguatan budaya bangsa kita,” imbuh Irfan Idris.

Pada kesempatan FGD ini, sejumlah Ormas Islam yang hadir, seperti Muhammadyah dan NU serta OKP menyampaikan aspirasi kepada BNPT tentang terbatasnya anggaran di daerah untuk kegiatan dalam upaya menumbuhsuburkan serta membangkitkan wawasan kebangsaan. Kegiatan itu bisa berupa sosialisasi, dialog ataupun seminar yang diikuti oleh generasi muda dan kaum perempuan dengan narasumber yang telah teruji kemampuannya.

Semua masukan, harapan dan kenyataan lapangan yang disampaikan oleh peserta FGD BNPT ini akan dirumuskan dalam bentuk laporan kepada Kepala BNPT di Jakarta. “Saya akan sampaikan kepada Bapak Kepala BNPT, masukan dan saran dari FGD ini sangat berharga, apalagi gagasan wawasan kebangsaan berbasis kearifan lokal adat Minangkabau,” kata Prof. Dr. Irfan Idris. (*)