Fraksi-fraksi DPRD Kota Padang Sampaikan Pendapat Terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2025

                                    08 Agustus 2024

FS.Padang(SUMBAR)- Meski diburu waktu karena masa jabatan tinggal hitungan hari, DPRD Kota Padang terus berusaha menuntaskan tugas-tugasnya sebagai dewan. Kali ini, ditengah kesibukan yang agak padat karena momen Hari jadi Kota ke 355 tahun, DPRD Kota Padang tetap menyegerakan kegiatan Rapat Paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2025 7 Agustus 2024.

Seperti biasa Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani, didampingi para Wakil Ketua, yaitu Arnedi Yarmen, Ilham Maulana, dan Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar, serta seluruh anggota DPRD Kota Padang. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota dewan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang.

Dikesempatan tersebut Ketua Fraksi PAN, Asrizal, mengungkapkan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Panitia Khusus (Pansus) atas dedikasi mereka dalam menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS Tahun 2025. “Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi Anda semua. Semoga usaha ini menjadi amal ibadah,” katanya.

Dalam laporan pembahasan, Fraksi PAN menyoroti beberapa poin penting. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) disepakati sebesar Rp850,692 miliar, meningkat Rp143,854 miliar dibanding tahun lalu. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp1,752 triliun, menurun Rp66,943 miliar dari tahun lalu. Belanja operasi turun menjadi Rp2,323 triliun, sedangkan belanja modal meningkat

Asrizal juga mengajukan beberapa pertanyaan dan saran. “Kami ingin mengetahui apakah pajak air tanah sudah dikelola secara maksimal, terutama untuk hotel. Selain itu, bagaimana rencana alokasi anggaran pendidikan dan penambahan ruang kelas baru? Kami juga memperhatikan bahwa tema RKPD Kota Padang Tahun 2025 berfokus pada infrastruktur, namun alokasi dana tampaknya kurang memadai. Terakhir, kami ingin mengetahui alasan penurunan alokasi untuk Dinas Kesehatan dan peningkatan signifikan untuk Dinas Perhubungan,” ungkap Asrizal. Ia menutup sambutannya dengan dukungan terhadap KUA-PPAS APBD Tahun 2025, dengan harapan anggaran ini digunakan secara tepat sasaran dan mendukung visi Walikota Padang.

Kemudian Ketua Fraksi PKS, H. Djunaidy Hendry, juga menyampaikan pandangan akhir fraksinya terkait KUA-PPAS, dengan menyoroti beberapa isu penting. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita diperkirakan mencapai Rp900-an miliar pada 2025 berkat perubahan aturan bagi hasil pajak kendaraan. Ini harus berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Hendry juga mengingatkan tentang batas belanja pegawai menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. “Kita harus mematuhi batas belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD. Saat ini rasio kita mencapai 52,8%,” tegas Hendry.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih serius dan peningkatan infrastruktur digital untuk layanan publik. “Kita memerlukan bandwidth yang lebih tinggi dan sistem keamanan data yang memadai,” tambahnya. Fraksi PKS menyetujui KUA-PPAS 2025 dengan harapan perencanaan ini membawa kemajuan bagi Kota Padang.

Sementara itu, PJ. Wali Kota Padang, Andree Harmadi Algamar, menjelaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 2025 telah melalui berbagai tahapan dan persetujuan. “Hari ini kita menyelesaikan penetapan KUA dan PPAS APBD Tahun 2025. Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA),” katanya.

Menurut Andree, KUA-PPAS APBD Tahun 2025 menetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp2,60 triliun, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp850 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp1,7 triliun, dan pendapatan daerah lainnya sebesar Rp3,7 miliar. “Belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,62 triliun, dengan belanja operasional sebesar Rp2,32 triliun, belanja modal Rp291 miliar, dan belanja tidak terduga Rp11,8 miliar,” ujarnya.

Andree juga menjelaskan tentang pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp45,7 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp25,7 miliar. “Terdapat defisit sebesar Rp20 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan netto, sehingga PPAS Tahun Anggaran 2025 berada dalam posisi seimbang,” jelasnya. Harmadi memastikan bahwa Rancangan APBD akan disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan September mendatang.

Di akhir sambutannya, Andree juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan KUA-PPAS dan berharap hasil ini membawa manfaat bagi Kota Padang. “Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang yang telah bekerja keras dalam membahas dan menyepakati KUA dan PPAS APBD Tahun 2025″, tutup PJ Walikota Padang Andree Algamar dengan mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Padang ke-355, semoga momentum ini membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Kota Padang di masa depan.(adv)