Pemkab. Solsel Gelar FGD Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB)

Sekdakab. Solsel Dr. H. Syamsurizaldi mewakili PJs. Bupati Solsel membuka kegiatan FGD Rencana Aksi Daerah KSB di Hotel Pesona Alam Sangir, Kamis (17/10/2024). Foto Afrizal Amir

FS.Solok Selatan(Sumbar) - Empat Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan, memiliki luas perkebunan kelapa sawit sekitar 38.682 Haktare (ha) dengan hasil produksi sekitar 220. 871 ton.

Ke-empat kecamatan yang memiliki lahan perkebunan sawit tersebut diantaranya Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo dan Kecamatan Sangir Batang Hari.

" Perkebunan sawit di Solsel berdasarkan data terdiri 38.682 ha. Diantara 9.955 ha perkebunan rakyat dan 2.751 ha plasma serta 25.975 ha perkebunan perusahaan," kata Sekdakab. Solsel, Dr. H. Syamsurizaldi saat membacakan sambutan Pjs Bupati Solok Selatan pada acara Fokus Group Discusion (FGD) Identifikasi dan Pendataan Program Kegiatan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) di hotel Pesona Alam Sangir, Kecamatan Sangir Kamis, (17/10/ 2024).

Kegiatan Sosialisasikan STDB yang melibatkan pihak Dinas Perkebunan Sumbar tersebut, dilaksanakan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan dengan menghadirkan kelompok usaha perkebunan sawit dari berbagai lembaga.

Sekdakab Solsel Dr. H. Syamsurizaldi dikesempatan itu juga menyampaikan bahwa produksi dari perkebunan rakyat sekitar 32.195 ton dan 188. 676 ton perkebunan sawit perusahaan.

Pihaknya berharap hasil kegiatan FGF itu akan terlahir tata kelola perkebunan sawit yang ada di Solok Selatan bisa berkelanjutan, dengan memperhatikan beberapa aspek diantaranya aspek sosial,aspek ekonomi serta aspek lingkungan.

Pemerintah kabupaten Solok Selatan berharap melalui FGD ini semua pihak terkait dan pemangku kepentingan bisa menyampaikan informasi dan masukan supaya penyusunan RAD kegiatan ini implementatif.

"Sebenarnya tidak rumit karena pedomannya sudah ada. Namun tetap kita sinkronisasi dengan beberapa OPD yang punya dokumen perencanaan seperti dinas PUTRP, Bappeda, BPBD dan Dinas LH serta OPD lainya," sebut putra asli Lubuk Malako tersebut.

Kemudian, untuk non pemerintah seperti petani sawit, BUMNag, Koperasi dan asosiasi lainnya yang pastinya berdasarkan pengalamannya dilapangan. "Sehingga program itu nantinya betul-betul menyentuh dan menjadi solusi kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten kita ini," tutup nya.

Sementara, Konsultan Penyusun RAD, Zulfitri Sasra dan Edo Fernando menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini akan merumuskan apa yang menjadi masukan oleh seluruh stakeholder terkait.

Disisi lain Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Nurhayati menyampaikan bahwa setiap data yang ada di OPD maupun dari masyarakat dan pelaku usaha nantinya akan dikompilasi.

Selain itu nanti juga akan dirumuskan melalui satu Pendataan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dengan adanya STDB bisa terdata dengan baik mulai dari luasan, titik wilayah dan data pemilik,", tutup Kadis tersebut.(Af)