Raker KPU : Wujudkan Pelayanan Yang Memuaskan, dan Bangun Komunikasi Yang Baik

Ketua KPU Solok Selatan, Ade Kurnia Zeli membuka Raker DPT, dan Penyusunan Rencana DPTB, di hotel Pesona Alam Sangir, Rabu (9/10/2024). Foto Afrizal

FS.Solok Selatan(Sumbar) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu diharapkan mampu melayani masyarakat, peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka mewujudkan Pilkada aman, lancar dan adil.

" Kita harus melayani semua pihak dengan maksimal, agar terwujudnya kepuasan semua pihak dalam menghadapi pesta demokrasi saat ini," demikian harapan Ketua KPU Solok Selatan, Ade Kurnia Zeli saat membuka Rapat Kerja Evaluasi Daftar Pemilih Tetapi (DPT), dan Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) di Hotel Pesona Alam Sangir, Rabu (9/10/2024).

Kegiatan Raker terkait DPT dan DPTB tersebut dihadiri Kadisduk Capil, H. Hamudis, Haikal (Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Solok Selatan, perwakilan Kapolres Solsel, Dandim 0309/Solok, Komisioner KPU, Sekretaris KPU Solsel, Irman Susanto.

Adapun peserta Raker antara lain, PPK dan PPS se-Solok Selatan yang berjumlah sebanyak 152 orang dan awak media di Solok Selatan.

Dilanjutkan Ade, pihaknya sangat berharap pada semua jajaran KPU, dalam menghadapi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan agar betul-betul mengimplementasikan pelayanan yang baik, dengan harapan dapat memuaskan semua pihak.

" Indikator pelayanan yang baik tersebut adalah memuaskan pihak yang membutuhkan," harapnya.

Maka untuk pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) yang akan dilaksanakan, diharapkan pada semua penyelenggara Pilkada jajaran KPU untuk bekerja maksimal, dengan memberikan informasi yang akurat, falid dan mengeksekusi dengan memaksimal sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ade Kurnia Zeli juga mengingatkan PPS untuk mengingatkan KPPS yang akan mereka Lantik pada 5,6 dan 7 Oktober 2024, agar melaksanakan tugas dengan baik, netral dan menjaga etika dan aturan yang berkaitan dengan tugas sebagai penyelenggara Pilkada. " Karena mereka ini (KPPS) ini bagian dari keluarga besar KPU," jelasnya.

" Beban berat kita yang perlu di ingatkan pada KPPS yang akan ditetapkan tersebut adalah untuk bersikap netral, baik dalam bermedia sosial, maupun tidak ikut dalam berbagai kegiatan kampanye ," tegasnya.

Ia meminta PPS untuk mengingatkan KPPS agar bertindak dan berlaku netral dalam pelaksanaan Pilkada 2024 ini, karena mereka akan dipantau dan diawasi oleh masyarakat.

Artinya satu bulan menjelang ditetapkannya KPPS ini, disaat pelaksanaan kampanye yang sedang berjalan satu bulan ini, hendaknya mereka (KPPS) harus betul-betul netral dan terbebas dari keterlibatan dalam satu kelompok peserta Pilkada," tambah Ade.

Dikelasnya, bahwa jelang 48 hari kedepan, banyak kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti simulasi Pemilu, Sirekap dan lain sebagainya. Hal ini didukung dengan tetap menjaga kekompokan. Serta terus membangun komunikasi dengan semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

" Bangun komunikasi yang produktif dengan pemerintah, panwascam, PKD dan berbagai pihak lainnya," harap Ade.

Bahkan Sosilisasi pelaksanaan Pilkada harus terus dilaksanakan, baik yang ada bajetnya maupun yang tidak ada. " Bisa saja sosialisasi ini melalui group-gorup yang dimiliki. Apakah itu, di kelompok BKMT, atau di kelompok Yasinan, yang penting sosilisasi jadwal Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 ini," pungkansya.

Dikegiatan tersebut turut memberikan materi dan lansung tanya jawab, anayar lain, Kadisduk Capil, H. Hamudis,  Elfira Roza Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Turut memberikan pencerahan Komisioner KPU lainnya. (Af)